TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan resolusi parlemen Uni Eropa yang melarang kelapa sawit Indonesia masuk ke wilayah kawasan itu terlalu sederhana. Masalah yang dipersoalkan terkait dengan lingkungan.
"Kami menyadari bahwa tentu ada perbedaan cara melihat, tapi masing-masing sudah menyampaikan pemikiran dan pandangannya bahwa bagi Indonesia, persoalan lingkungan terlalu sederhana dikaitkan dengan satu komoditi," kata Darmin seusai menerima kunjungan delegasi parlemen Uni Eropa di Jakarta, Rabu, 24 Mei 2017.
Dalam pertemuan itu, Darmin ditemani oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Darmin menilai, larangan kelapa sawit Indonesia ke Eropa terjadi karena belum ada diskusi yang mendalam antara pemerintah Indonesia dengan parlemen Uni Eropa terkait pengelolaan dan pemanfaatan komoditas itu bagi masyarakat.
"Concern kami adalah parlemen Uni Eropa melihat dari sisi yang lebih luas. Bahwa ada kekurangan di dalam, kita sudah menjalani dan terus menjalankan perbaikan, sehingga kami bisa menerima hubungan ini di masa depan," kata Darmin.
Menurut Darmin, diskusi lanjutan mengenai keberlangsungan kelapa sawit Indonesia dengan parlemen Uni Eropa dilakukan di Kantor Pusat Uni Eropa, Brussels, Belgia, pada Juli 2017. "Kami akan terus berdialog. Nanti pihak Indonesia akan ke Brussels juga untuk berdiskusi dan melakukan presentasi lagi. Seperti ini tidak bisa sekali disampaikan terus selesai. Ini semua bagian dari dialog dan diskusi."
Meski belum tentu nantinya muncul keputusan yang mengikat, Darmin menegaskan diskusi dengan parlemen Uni Eropa harus dilakukan untuk menyamakan cara pandang terkait persoalan kelapa sawit Indonesia.
"Belum ada usulan konkrit, masih harus ada dialog lanjutan. Seperti disampaikan pimpinan delegasi Eropa, mereka juga menyadari bahwa ada banyak kesalahpahaman selama ini. Jangan mengharapkan sekali bertemu, selesai semua persoalan," katanya.
Juru bicara delegasi parlemen Uni Eropa Sajjad Karim mengatakan, pertemuan dengan pemerintah Indonesia dilakukan untuk menyelesaikan berbagai kesalahpahaman yang terjadi terkait dengan industri kelapa sawit. "Sudah terlihat jelas, ada kesalahpahaman yang perlu diluruskan dari perspektif kami, Uni Eropa, terhadap industri kelapa sawit di Indonesia," katanya.
ANTARA
