Cina Investasi Lewat KTT OBOR, Pemerintah Batasi Pekerja Asing  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bambang Brodjonegoro. antaranews.com

    Bambang Brodjonegoro. antaranews.com

    TEMPO.COJakarta - Pemerintah memastikan akan membatasi tenaga kerja asing dalam sejumlah proyek yang ditawarkan kepada investor-investor Cina dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) One Belt One Road (OBOR) di Beijing, pertengahan Mei lalu. Lewat forum tersebut, pemerintah mengincar dana hingga US$ 26-28 miliar.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menegaskan pemerintah akan menetapkan aturan yang sama jika Cina benar-benar menanamkan modalnya di Indonesia, termasuk batasan-batasan mengenai tenaga kerja asing yang dibawa para investor.

    "Kami ingin tenaga kerja asing hanya yang tidak mungkin disediakan di dalam negeri dan fokus ketika konstruksi. Begitu operation dan maintenance, mayoritas sudah dikerjakan orang Indonesia sendiri," kata Bambang di gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Mei 2017.

    Baca: RI Tawarkan Sejumlah Proyek Infrastruktur di KTT OBOR 

    Selain itu, Bambang menekankan adanya alih teknologi dalam kerja sama investasi dengan perusahaan-perusahaan Cina tersebut. Menurut dia, Cina memiliki komunitas yang mendorong adanya penelitian dan pengembangan di negara tujuan investasi. "Jika akan investasi, mereka juga mengembangkan R&D."

    Indonesia ikut serta dalam KTT OBOR di Beijing, Cina, pertengahan Mei lalu. Menurut Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, keikutsertaan itu ditujukan untuk mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur.

    Baca: Pemerintah Akui Pengawasan Tenaga Kerja Asing Lemah

    Pemerintah mengincar dana hingga US$ 26-28 miliar dari Cina melalui konferensi tersebut. Duit itu akan diinvestasikan untuk proyek-proyek yang tersebar di Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Utara. Namun belum ada perusahaan Cina yang mengungkapkan berapa jumlah yang akan mereka investasikan.

    Bambang berujar, proyek-proyek yang ditawarkan mayoritas berupa proyek transportasi, pariwisata, dan kawasan industri. Skema kerja samanya adalah business-to-business atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). "Intinya bukan pinjaman," katanya.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.