TEMPO.CO, Semarang - Pemerintah Jawa Tengah segera ciptakan siber Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengakomodir industri rumahan dan tingkat kecil dan menengah. Keberadaan perdagangan digital itu diharapkan mampu mendata pelaku industri rumahan agar bisa eksis menghadapai persaingan bisnis saat ini.
“Yang sudah punya UMKM difasilitasi saya mendorong provinsi buat siber UMKM harapanya mereka mendaftar buatkan e-commerce untuk pemasaran,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Senin 22 Mei 2017.
Selain data digital yang dilengkapi aplikasi promosi dan penjualan, Ganjar menyebut 8 bank siap membiayai transaksi yang ada. “Bila punya potensi yang dikembangkan dari daerah masing-masing,” kata Ganjar.
Baca: Bisnis E-Commerce Makin Mudah, Ini Respons Penyedia Dana
Ia menyebutkan keberadan sejumlah produk industri kecil dan dan menengah di Jateng layak dipromosikan. Di antaranya hasil pertanian yang khas serta kerajinan asal berbagai kota di Jawa Tengah. Seperti salak dari Banjarnegara, emping melinjo dari Batang dan berbagai batik yang ada di kabupaten di Jawa Tengah.
Menurut Ganjar, upaya promosi produk kerajinan dan hasil pertanian di Jawa Tengah itu juga diimbangi dengan akses permodalan dengan bunga rendah. “Saya minta Bank Jateng, BPR, BKK ikut serta, bank Jateng sendiri keluarkan pinjaman UMKM dengan bunga 7 persen se tahun. Ternyata NPL-nya (angka tunggakan) nol,” kata dia.
Baca: Indonesia Bisa Jadi Next Cina di E-Commerce
Data itu, ia sebutkan sebagai bukti peluang sektor UMKM di Jawa Tengah punya peluang untuk lebih maju.
Direktur PT Jaminan kredit (Jamkrida) Jawa Tengah, Adi Nugroho menargetkan 150 ribu nasabah khusus usaha mkro kecil menengah (UMKM) pada tahun 2017. Lembaga atau badan usaha yang baru didirikan oleh pemerintah Jawa Tengah itu dinilai punya potensi menjaminkan sektor usaha kecil yang baru dirintis masyarakat.
“Kami siap memberikan pinjaman kepada sektor UMKM jika masih terkendala persyaratan di lembaga keuangan,” kata Adi.
PT Jamkrida Jawa Tengah menjamin pnjaman lebih kurang 68.421 pelaku UMKM dengan nilai penjaminan kredit mencapai Rp 1,93 triliun. Menurut Adi, lembaganya telah menyasar Pelaku UMKM yang terkendala persyaratan di lembaga keuangan.
“Misal baru berusaha kurang dari 2 tahun atau belum punya SIUP, NPWP,” kata Adi.
Selain UMKM, saat ini PT Jamkrida juga menjamin 8 koperasi di Jawa Tengah yang mendapat kucuran modal anggota. Keberadaan koperasi itu dinilai lebih memudahkan pinjaman karena nilai platform lebh kecil dan bisa mengcover lewat keanggotaan UMKM bisa lebih banyak.
Menurut Adi sebagai lembaga penjaminan, PT Jamkrida punya manfaat bisa dirasakan oleh lembaga keuangan seperti Bank Perkreditan Rakyat dan bank kredit kecamatan. Di antaranya bisa mengurangi non performng loan (NPL) atau kredit jika terjadi wanprestasi.
“Jamkrida juga juga dijamin oleh BUMD sesua saran OJK sehingga aktiva resiko bisa diganti hingga 50 persen,” katanya.
EDI FAISOL
