TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 75 persen pada 2019. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, untuk mengejar target itu, pemerintah menggenjot penyaluran program bantuan sosial kepada masyarakat secara non tunai.
"Di masa lalu, bantuan disalurkan melalui subsidi harga atau penyaluran beras yang tidak membuat masyarakat terlibat dengan sektor keuangan. Mulai tahun ini, satu persatu bantuan pemerintah kami ubah menggunakan sistem keuangan," kata Bambang di Hotel Pullman, Jakarta, Senin, 22 Mei 2017.
Baca: 2019, OJK Targetkan Inklusi Keuangan Capai 75 Persen
Menurut Bambang, untuk bantuan pangan, pemerintah tidak lagi membagikan dalam bentuk beras melainkan voucher yang bisa dipakai masyarakat untuk membeli bahan pangan sesuai kebutuhan mereka. "Jadi tidak ada lagi bagi-bagi beras yang berpotensi salah sasaran. Voucher diberikan kepada yang teridentifikasi membutuhkan."
Selain itu, Bambang menilai, bantuan pangan yang disalurkan melalui bank dalam bentuk kartu tersebut dapat menumbuhkan budaya menabung di masyarakat. "Karena dengan sistem kartu dimungkinkan adanya account untuk ditabung. Jadi, mereka bisa tidak memakai semua uang yang ada di dalam kartu tersebut," tuturnya.
Simak: BI Targetkan Inklusi Keuangan Indonesia 90 Persen Pada 2023
Bambang berujar, kebiasaan untuk menabung harus diciptakan secara perlahan. Pendapatan masyarakat mesti diperbaiki terlebih dahulu agar budaya tersebut muncul. "Caranya melalui bantuan tadi. Kalau ada bantuan kan (pendapatan) naik. Kalau sudah naik, mulai ada ruang untuk menabung," katanya.
Selain itu, Bambang menambahkan, akses masyarakat terhadap pinjaman atau kredit juga perlu ditingkatkan untuk mempercepat pencapaian target inklusi keuangan. "Mereka juga harus mulai meminjam untuk kegiatan produktif sehingga mempercepat mereka untuk menjauh dari garis kemiskinan," ujarnya.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
