TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bekerja sama dengan Australia dan Swiss menggelar survei akses keuangan atau kinklusi keuangan masyarakat Indonesia bagian timur.
Survei tersebut dilakukan pada 2016 terhadap 20 ribu responden di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.
Baca: Kepala Bappenas Ungkap Mengapa Akses Keuangan Masyarakat Rendah
"Meskipun hanya dilakukan di empat provinsi, diharapkan survei ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai perilaku sebagian masyarakat Indonesia dalam menggunakan Iayanan keuangan," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Hotel Pullman, Jakarta, Senin, 22 Mei 2017.
Menurut Bambang, pemerintah menargetkan akses keuangan dapat mencapai 75 persen pada 2019. Untuk mewujudkan target itu, diperlukan survei yang berisi persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat. "Tanpa informasi itu, sulit dirancang pendekatan yang sesuai sasaran," tuturnya.
Di sisi lain, Bambang menambahkan, terdapat potensi komersial bagi lembaga-lembaga keuangan untuk mendapatkan nasabah baru. Untuk itu, survei mengenai kondisi keuangan masyarakat dibutuhkan untuk menyediakan bukti yang kuat bagi pengembangan produk keuangan yang sesuai kebutuhan.
Konselor Menteri di Kedutaan Besar Australia di Indonesia, Fleur Davies, mengatakan survei tersebut menunjukkan berbagai pemahaman mengenai bagimana masyarakat mengatur kehidupan finansialnya. "Kami berharap temuan ini dapat bermanfaat bagi Indonesia dalam upaya mencapai inklusi keuangan," ucapnya.
Baca: 2019, OJK Targetkan Inklusi Keuangan Capai 75 Persen
Kepala Kantor Kerjasama Ekonomi Swiss di Indonesia, Martin Stottele, menuturkan hasil survei tersebut dapat membantu lembaga keuangan merancang produk keuangan baru. "Sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan keuangan yang aman, mudah diakses, dan terjangkau," ujarnya.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
