TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bekerja sama dengan Australia dan Swiss menggelar survei inklusi (akses) keuangan masyarakat Indonesia timur. Survei tersebut dilakukan pada 2016 terhadap 20 ribu responden di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.
Baca: Kepala Bappenas Ungkap Mengapa Akses Keuangan Masyarakat Rendah
Berdasarkan hasil survei ini, 41 persen penduduk di empat provinsi tersebut sudah menggunakan layanan perbankan. Sedangkan 72 persen penduduk dewasa di keempat provinsi sudah menggunakan layanan keuangan formal, baik perbankan maupun lembaga keuangan nonbank.
"Namun 53 persen dari jumlah ini belum memiliki rekening bank sendiri. Sebagian besar responden masih menggunakan rekening bank milik keluarga atau temannya," tulis survei inklusi keuangan tersebut yang diluncurkan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Hotel Pullman, Jakarta, Senin, 22 Mei 2017.
Menurut survei ini, penduduk yang tidak menggunakan layanan keuangan sama sekali cenderung tinggal di daerah perdesaan. Kebanyakan dari mereka juga tidak pernah mengenyam pendidikan formal atau paling tinggi bersekolah di tingkat sekolah dasar (SD) dan tergolong dalam kelompok masyarakat paling miskin.
Baca: 2019, OJK Targetkan Inklusi Keuangan Capai 75 Persen
Sementara itu, penduduk yang telah menggunakan layanan perbankan di keempat provinsi cenderung tinggal di daerah perkotaan dan telah mencapai tingkat pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) atau lebih tinggi. Selain itu, mereka berada di kelompok masyarakat menengah ke atas.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
