TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan ekspor perikanan Indonesia menduduki peringkat tiga se-Asia Tenggara. "Padahal kita (Indonesia) nomor dua di dunia untuk panjang pantainya. Itu kontradiksi dan ironi, kita tidak boleh diam saja," katanya di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu, 21 Mei 2017.
Susi mengaku tidak mudah untuk melenyapkan praktek pencurian ikan. Alasannya, dirinya harus mengurangi mata rantai produksi perikanan Indonesia menjadi lebih baik. Pencurian ikan besar-besaran, menurut Susi, juga berimbas pada menurunnya jumlah rumah tangga nelayan.
Baca: Menteri Susi: Ikan Murah Jangan Diekspor
Hasil sensus 2003 tercatat 1,6 juta rumah tangga, sedangkan pada 2013 tinggal 800 ribu rumah tangga. "Ini karena jadi nelayan tidak lagi hidup akibat ikan tidak ada lagi, makin susah. Saya bisa cerita karena saya alami sendiri," kata Susi.
Seiring dengan berkurangnya jumlah rumah tangga nelayan, lanjut dia, ratusan perusahaan perikanan atau eksportir harus gulung tikar. Oleh karena itu, kata dia, selain melarang pencurian ikan juga perlu larangan menjual benih-benih ikan lobster ke tengkulak untuk dieskpor.
Baca: Selama 2016, Menteri Susi Tangkap 163 Kapal Ilegal
Susi mengharapkan para nelayan yang tergabung dalam HNSI segera berkonsolidasi mengingat sudah hampir tiga tahun pemerintahan yang baru melakukan beberapa program melalui KKP dalam jaga visi misi Presiden Jokowi.
Ia mengatakan visi dan misi Presiden Jokowi di antaranya adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, juga menjadikan laut sebagai masa depan bangsa. "Itu berarti bangsa ini harus menggantungkankan diri kepada laut, berarti laut kita harus kaya ikan dan harus hidup untuk masa depan bangsa kita," katanya.
ANTARA
