Pengembang Energi Terbarukan Mulai Jajaki Pinjaman Asing

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri ESDM Sudirman Said (ketiga dari kanan, depan) bersama Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi ESDM RIda Mulyana (kedua dari kanan, depan) meninjau pembangkit listrik tenaga surya di ladang Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, Kecamatan Kahangau Eti, Sumba Timur, 7 April 2015. Tempo/Praga Utama

    Menteri ESDM Sudirman Said (ketiga dari kanan, depan) bersama Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi ESDM RIda Mulyana (kedua dari kanan, depan) meninjau pembangkit listrik tenaga surya di ladang Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, Kecamatan Kahangau Eti, Sumba Timur, 7 April 2015. Tempo/Praga Utama

    TEMPO.CO, Jakarta - Pelaku usaha energi terbarukan mulai menyasar pinjaman dari luar negeri untuk membangun pembangkit listrik karena dapat memberikan bunga rendah hingga 1 persen.

    Hal ini juga menyiasati pembatasan harga jual listrik 85 dari biaya pokok produksi (BPP) listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang didteapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

    Hal ini tercantum dalam Permen ESDM No. 12/2017 tentang Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

    Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Abadi Poernomo mengatakan, pengembangan energi terbarukan membutuhkan biaya yang cukup besar. Namun, bank dalam negeri hanya mampu memberikan bunga paling rendah 11 persen. Selain itu, bank dalam negeri juga memiliki tenor kredit yang pendek, minimal 7 tahun.

    "Untuk menyiasati pembatasan harga jual, pinjaman juga harus rendah. Kita memang menyasar pinjaman dari luar negeri untuk mengatasinya," katanya menjawab Bisnis , Kamis (18 Mei 2017).

    Dia juga mengharapkan AGAR pemerintah dapat membuka akses. Karena menurutnya, tidak semua pengembang mampu menyanggupi persyaratan dari bank asing.

    Senada dengan hal itu, Ketua Asosiasi Pembangkit Listrik Tenaga Air Riza Husni juga mengatakan akan menyasar dana luar negeri. Menurutnya, pemerintah tidak mempermasalahkan jika pembangunan tersebut menggunakan mata uang asing.

    "Sejauh ini, sudah ada beberapa proyek PLTMH [pembangkit listrik mini hidro] yang tidak dapat dilanjutkan karena dinilai akan merugi. Jadi, salah satu upaya adalah menyasar pinjaman luar negeri," katanya.

    Beberapa waktu lalu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar berjanji kepada para pengembang untuk mencarikan pinjaman luar negeri. Saat ini, sudah ada beberapa bank luar negeri yang bersedia untuk membiayai proyek energi hijau di tanah air.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, beberapa bank asing tersebut, diantaranya: Bank Enel dari Italia dan Asian Development Bank. Pengembang juga bisa mengajukan melalui Celan Technology Fund dari Mulitlateral Development Banks.

    "Bunga pinjaman yang ditawarkan dari luar ini cukup rendah, hanya 2% persen sampai 4 persen," katanya.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).