Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Upayakan Rehabilitasi 9.359 Ha Lahan Pesisir di Sulsel

Editor

Saroh mutaya

image-gnews
Sejumlah anak mengayu perahu sampan saat bermain di kawasan kampung pinggiran pelabuhan Paotere Sabutung, Makassar, Sulawesi Selatan, 13 April 2016. Perkampungan Pesisir Sabutung ini di huni ratusan nelayan yang hidup memanfaatkan rumah panggung dengan kondisi yang padat dan kotor. TEMPO/Iqbal Lubis
Sejumlah anak mengayu perahu sampan saat bermain di kawasan kampung pinggiran pelabuhan Paotere Sabutung, Makassar, Sulawesi Selatan, 13 April 2016. Perkampungan Pesisir Sabutung ini di huni ratusan nelayan yang hidup memanfaatkan rumah panggung dengan kondisi yang padat dan kotor. TEMPO/Iqbal Lubis
Iklan

TEMPO.CO, Makassar - Pemerintah Sulawesi Selatan berupaya melakukan rehabilitasi 9.359 hektare lahan pesisir maupun pulau-pulau kecil di provinsi tersebut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel Sulkaf Latief mengatakan seluruh lahan tersebut telah berada dalam klasifikasi kritis sehingga membutuhkan upaya lebih ekstra untuk mengembalikan fungsi optimalnya bagi ekosistem maupun kehidupan masyarakat pesisir.

"Kami tentunya akan melibatkan aktif masyarakat agar peran mereka dalam pelestarian lahan pesisir bisa lebih besar. Sosialisasi juga akan diintensifkan di samping langkah fisik untuk rehabilitasi pesisir," ucapnya, Kamis (18 Mei 2017).

Menurutnya, kerusakan pada lahan pesisir itu selain dipicu oleh faktor alam juga kerap disebabkan oleh praktek budidaya perikanan yang tidak berkelanjutan, polusi lingkungan pesisir, reklamasi hingga eksploitasi sumber daya kelautan dan pesisir.

Untuk skala lebih luas, lanjut Sulkaf, langkah rehabilitasi juga bakal melibatkan berbagai pihak diantaranya pelaku usaha dengan cakupan operasional termasuk wilayah pesisir, kemudian instansi terkait serta elemen lainnya yang peduli terhadap ekosistem pesisir.

Di sisi lain, rehabilitasi lahan kritis di wilayah pesisir tersebut merupakan pula rangkaian langkah DKP Sulsel untuk mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan berbasis pesisir.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagai gambaran, jumlah nelayan yang tersebar pada wilayah pesisir maupun kepulauan dalam wialah administrasi Provinsi Sulsel mencapai 130.030 nelayan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah ini.

"Rehabilitasi tentunya akan lebih mendorong optimalisasi SDA kelautan kita, nelayan bisa lebih maksimal dalam beraktivitas. Namun ini memang perlu waktu dan sinergi yang lebih intensif," paparnya.

Khusus untuk nelayan sendiri, juga telah didorong untuk mendapatkan KTA nelayan sehingga lebih mudah dalam mendapatkan akses permodalan maupun asuransi nelayan yang dicanangkan pemerintah pusat.

Sejauh ini, telah terdapat 70.155 nelayan Sulsel yang teregister dan mengantongi KTA dan diproyeksikan akan terus meningkat dari sisi jumlah hingga menjangkau seluruh nelayan yang ada di daerah ini.

BISNIS.COM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gubernur WH : Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

15 November 2021

Gubernur WH : Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Capaian pembangunan di Provinsi Banten mulai dari pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, stadion, revitalisasi Kawasan Banten Lama dan revitalisasi Kawasan Peziarahan.


Pembangunan Kawasan di Kepulauan Riau Terkendala Izin

16 Januari 2018

Jembatan Barelang yang menghubungkan Pulau Galang  dengan pulau Batam dan Rempang di Kepulauan Riau. TEMPO/ Fransiskus S.
Pembangunan Kawasan di Kepulauan Riau Terkendala Izin

Ada beberapa permasalahan dalam pembangunan kawasan pengembangan Pulau Karimun dan pengembangan Pulau Rempang, Kepulauan Riau.


Bandara Internasional dan 4 Proyek yang Akan Dibangun di Karawang

28 Desember 2017

Angka UMK 2017 tertinggi masih di Kabupaten Karawang, yaitu Rp 3.605.272, dan angka terendah di Kabupaten Pangandaran sebesar Rp 1.433.901,15.
Bandara Internasional dan 4 Proyek yang Akan Dibangun di Karawang

Bappeda menyebutkan akan ada lima proyek strategis nasional yang akan dibangun di wilayah Karawang.


Menteri Yasonna Yakin Indonesia Bisa Jadi 10 Negara Top di Dunia

27 Agustus 2017

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly memberikan pengarahan kepada kalapas se-Jawa Timur di aula serbaguna Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas 1 Malang, Jawa Timur 5 Juni 2017. Selain memberikan pengarahan kepada Kalapas se-Jawa Timur, kedatangan Yasona ke Lapas klas 1 Malang tersebut sekaligus untuk meresmikan pondok pesantren At-Taubah. Foto: Aris Novia Hidayat
Menteri Yasonna Yakin Indonesia Bisa Jadi 10 Negara Top di Dunia

Menteri Hukum dan HAM Yasona menjelaskan pentingnya gotong royong untuk membangun Indonesia.


Djarot Tantang Pengerjaan Resto Apung Muara Angke Dipercepat  

20 Agustus 2017

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meresmikan pembangunan Resto Apung Muara Angke Minggu 20 Agustus 2017. Acara di buka dengan membunyikan sirine dan peletakan batu pertama. TEMPO/YUSUF
Djarot Tantang Pengerjaan Resto Apung Muara Angke Dipercepat  

Menurut Djarot, Resto Apung Muara Angke bisa dikerjakan hanya dalam tempo sepuluh bulan.


Gunakan Dana KLB Rp 65 miliar, Resto Apung Muara Angke Dibangun  

20 Agustus 2017

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meresmikan pembangunan Resto Apung Muara Angke Minggu 20 Agustus 2017. Acara di buka dengan membunyikan sirine dan peletakan batu pertama. TEMPO/YUSUF
Gunakan Dana KLB Rp 65 miliar, Resto Apung Muara Angke Dibangun  

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan Resto Apung Muara Angke akan mengajak masyarakat naik kelas.


Hary Tanoe Bakal Sulap Kebon Sirih Jadi Kawasan Kuliner  

14 Agustus 2017

Pemilik MNC Group, Hary Tanoesoedibjo seusai menjalani pemeriksaan sebgaia tersangka di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Jakarta, 7 Juli 2017. Hary Tanoe diperiksa terkait pesan singkat bernada ancaman kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto. ANTARA/Aprillio Akbar
Hary Tanoe Bakal Sulap Kebon Sirih Jadi Kawasan Kuliner  

Hary Tanoe mengatakan proses pembebasan lahan seluas 30 ribu meter persegi di Kebon Sirih Barat bakal rampung Maret 2018.


Perizinan Pembangunan Kota Baru

14 Agustus 2017

Perizinan Pembangunan Kota Baru

Beberapa hari ini muncul polemik tentang pembangunan kota baru. Pernyataan "salah (tidak etis) menjual sesuatu yang belum ada izin" ditanggapi oleh pengembang bahwa itu adalah praktik yang biasa dalam pemasaran properti. Polemik yang terjadi sangat menarik dibahas dari sisi perizinan dalam penataan ruang.


Pemerintah dan Yayasan Independen Gelar FEII 2017

12 Juli 2017

Tiga Menteri Bahas Percepatan Pembangunan Tol Pekanbaru - Dumai. TEMPO/ Riyan Nofitra
Pemerintah dan Yayasan Independen Gelar FEII 2017

Kegiatan bertajuk Kolaborasi Pemerintah Daerah untuk
Pencapaian SDGs itu rencananya diadakan pada 19-21 Juli
mendatang di JCC.


3 Menteri Bahas Sejumlah Proyek Strategis Nasional di Riau  

8 Juli 2017

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. TEMPO/Dhemas Reviyanto
3 Menteri Bahas Sejumlah Proyek Strategis Nasional di Riau  

Tiga menteri Kabinet Kerja RI menyambangi Riau untuk membahas sejumlah proyek strategis nasional di daerah tersebut.