Rancangan Perpres Bank Tanah Meluncur ke Kementerian Perekonomian

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan), didampingi Mendag Rahmat Gobel (kanan), dan World Bank Group Managing Director, Sri Mulyani Indrawati, saat acara pembukaan konferensi Indonesia Green Infrastructur Summit 2015 di Jakarta, 9 Juni 2015. Konferensi ini membahas pengelolaan perencanaan tanah dan hutan. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan), didampingi Mendag Rahmat Gobel (kanan), dan World Bank Group Managing Director, Sri Mulyani Indrawati, saat acara pembukaan konferensi Indonesia Green Infrastructur Summit 2015 di Jakarta, 9 Juni 2015. Konferensi ini membahas pengelolaan perencanaan tanah dan hutan. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN segera mengirimkan rancangan peraturan presiden atau perpres terkait dengan implementasi bank tanah ke Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian.

    Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan, penyampaian draf perpres tersebut untuk mempercepat implementasi kebijakan tersebut. 
    "Minggu depan mungkin dikirim ke menko kemudian dalam 2 minggu akan ada rakor untuk menyetujui," kata Sofyan di Jakarta, Rabu malam.

    Selain soal bank tanah, Menteri ATR juga berbicara pentingnya sejumlah regulasi untuk mempercepat proses proses reforma agraria.

    Pasalnya, dari sejumlah kebijakan yang diterapkan, beberapa kebijakan terkendala lantaran belum adanya regulasi yang bisa mengikat masyarakat untuk menjalankan suatu kebijakan. 

    Salah satunya adalah soal sertifikat tanah. Selain kendala anggaran, proses sertifikasi tanah itu tekendala keinginan masyarakat untuk memperoleh sertifikat. 

    "Kami memerlukan instruksi presiden yang mewajibkan sertifikat. Karena banyak juga orang gak mau mengeluarkan sertifikat walau di kota bagus sekali tapi di wilayah desa tak mau mereka gak mau memberikan batas. Dengan adanya inpres mewajibkan sertifikat sehingga semua menjadi mudah," ungkapnya.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?