Menteri Amran Minta Importir Bawang Putih Lepas Stok ke Pasar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi bawang putih. shutterstock.com

    Ilustrasi bawang putih. shutterstock.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta importir bawang putih agar tak menimbun stok di gudang. Dia meminta importir melepaskan stoknya ke pasar. Bila tidak, izin impor bakal dicabut. "Sudah ada lebih dari 9.000 ton bawang putih di pasar," ujar Amran di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Mei 2017.

    Baca: Bareskrim Sita Ratusan Ton Bawang Putih Selundupan

    Amran mengatakan harga di pasar dipicu oleh suplai dan demand. Namun pemberitaan di media massa soal kelangkaan bawang putih, dinilai turut memicu kenaikan harga.

    Baca: Harga Bawang Putih di Pasar Modern Melonjak Jelang Ramadan

    Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan harga pangan menjelang bulan puasa bakal tetap stabil. Beras, gula, minyak goreng kemasan sederhana, serta daging beku, semuanya stabil baik stok maupun harganya, sesuai kesepakatan.

    "Harga di ritel modern seperti gula Rp 12.500 per kilogram, minyak kemasan sederhana Rp 11 ribu, daging beku Rp 80 ribu. Itu sudah diharuskan dan disepakati (bagi para pengusaha)," ujarnya.

    Sementara untuk bawang putih, Enggar berujar setiap pekan harganya turun. Dia membatasi harga bawang putih pada Rp 38 ribu per kilogram. "Tapi kalau harga di Puncak Jaya, ya mau bagaimana lagi, tidak bisa selesai dalam satu hari," ujarnya.

    Meski bawang putih masih di atas Rp 38 ribu, dia yakin dengan adanya stok baru yang dilepas dengan harga Rp 25 ribu akan menurunkan harga di pasaran. Terkait kerugian pedagang yang menjual stok lama, dia berujar, "Enggak ada urusannya sama kerugian, kita lihat keuntungannya."

    CAESAR AKBAR | DEWI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.