Pembangunan KEK Lambat, Darmin: Pengelola Kurang Promosi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (ki-ka) Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dan Gubernur Bank Indonesia, Agus D W Martowardojo memainkan alat musik rebana saat meninjau pameran  Indonesia Sharia Economic Festival 2016 di Grand City Surabaya, 27 Oktober 2016. Pameran ini bertujuan menyatukan pengembangan dan memperkuat keuangan syariah dan kegiatan ekonomi secara nasional. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    (ki-ka) Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dan Gubernur Bank Indonesia, Agus D W Martowardojo memainkan alat musik rebana saat meninjau pameran Indonesia Sharia Economic Festival 2016 di Grand City Surabaya, 27 Oktober 2016. Pameran ini bertujuan menyatukan pengembangan dan memperkuat keuangan syariah dan kegiatan ekonomi secara nasional. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    TEMPO.COJakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution tak menampik pembangunan 11 kawasan ekonomi khusus (KEK) tersendat. Menurut dia, lambatnya pembangunan tak bisa ditoleransi lantaran setiap kawasan memiliki badan pengelola masing-masing. “Pengelolanya kurang melakukan promosi,” kata Darmin, di Jakarta, Rabu, 17 Mei 2017.

    Menurut Darmin, minimnya promosi membuat informasi mengenai KEK tak terjangkau investor, terutama pemodal luar negeri. Karena itu, wajar jika investor sulit digaet dalam KEK. Sebab, keharusan menjangkau daerah yang jauh dan bayangan keruwetan mengurus administrasi di daerah menjadi momok utama. Padahal badan pengelola membuat urusan perizinan menjadi terpusat.

    Baca: Ini Daftar 11 Kawasan Ekonomi Khusus dan Peluang Investasinya

    Karena itu, untuk mempercepat pembangunan KEK, pemerintah menjalin kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Kadin, kata Darmin, diharapkan bisa menjadi corong informasi dan menginisiasi pembangunan KEK. “Jangan sampai karena badan pengelolanya tak aktif, KEK menjadi tak terkenal.”

    Baca: Pemerintah Siapkan Empat Kawasan Ekonomi Khusus Baru

    Upaya menggandeng Kadin sebagai duta promosi KEK telah dimulai sejak awal tahun. Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus mengklaim promosi lambat lantaran belum semua KEK memiliki badan pengelola sendiri. Hal itu terjadi di KEK Sei Mangkei.

    KEK tersebut sebelumnya dikelola Kementerian Perindustrian. Pemerintah baru menyerahkan kewenangan KEK Sei Mangkei kepada PT Perkebunan Nusantara III. Diharapkan instansi PTPN sebagai perusahaan negara bisa lebih fokus mengurus KEK ketimbang kementerian.

    Wakil Ketua II Tim Pelaksana DN KEK Budi Santoso optimistis kerja sama dengan Kadin bakal berbuah manis. Sebab, ada belasan ribu pengusaha yang tergabung di dalamnya. “Ada banyak insentif dalam KEK, seperti kemudahan perizinan dan pajak. Kalau mereka mengerti, pasti berminat investasi,” ujar Budi.

    Direktur Utama PT Indonesia Tourism Development Corporation yang mengurus KEK, Mandalika Abdulbar Mansoer, mengatakan untuk menarik minat investor, pihaknya harus menjamin terlebih dulu ketersediaan lahan dan infrastruktur dasar. Selain itu, pengelola harus berinisiatif membangun beberapa proyek sebagai pelopor pembangunan. Karena itu, di Mandalika, ITDC rela merogoh dana ratusan miliar untuk menginisiasi beberapa proyek hotel mewah, seperti Pullman dan sirkuit balapan kelas internasional. 

    Abdulbar mengklaim upayanya berhasil. Kini KEK Mandalika telah membuat kesepakatan dengan lima investor baru. Kelimanya adalah PT Metro Lestari Utama untuk pembangunan hotel bintang lima dengan investasi Rp 250 miliar, perusahaan Malaysia Sky Wealth untuk pembangunan hotel bintang lima dengan investasi Rp 450 miliar, PT Bangun Megatama Wisata Mahadewi untuk pembangunan hotel, dan PT Alam Hijau Permai berupa penyertaan modal pada Hotel Pullman. Adapun Jeju Olle Foundation, investor asal Korea, akan membangun Olle Walking Trail.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pada dasarnya KEK merupakan wilayah menarik. Namun pemerintah perlu memastikan integrasi perizinan dan ketersediaan infrastruktur untuk logistik. “Sebab, biaya logistik menyumbang 30 persen dari operasional,” katanya. “Izin membangun bangunan kami harus urus di daerah.” 

    ANDI IBNU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.