Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Warga Miskin Kota Bandung Bakal Tidak Wajib Bayar PBB

image-gnews
Presiden Jokowi (kanan) bersama Ibu Negara, Iriana Joko Widodo (kedua kanan) berpose bersama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (kedua kiri) dan Walikota Bandung Ridwan Kamil (kiri) di objek wisata Skywalk saat Kunjungan Kerja di Kota Bandung, 12 April 2017. ANTARA FOTO
Presiden Jokowi (kanan) bersama Ibu Negara, Iriana Joko Widodo (kedua kanan) berpose bersama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (kedua kiri) dan Walikota Bandung Ridwan Kamil (kiri) di objek wisata Skywalk saat Kunjungan Kerja di Kota Bandung, 12 April 2017. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Pemerintah Kota Bandung berencana membebaskan pembayaran pajak bagi warga miskin Kota Bandung. Pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). ""Peraturan Wali Kota (Perwal) sudah final, tinggal ditanda tangan," ujar Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna, Selasa, 16 Mei 2017.

Menurut Ema, kebijakan bebas pajak bagi warga menengah ke bawah Kota Bandung itu memang sebelumnya tengah digodok oleh beberapa jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung beserta Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. "Jadi sekarang kita tunggu kebijakan pak Wali Kota, mudah-mudahan secepatnya di-declare oleh beliau," ujarnya.

Baca: Ahok Ingin Gratiskan PBB, Ini Kata Ditjen Pajak

Sistemnya, kata dia, bukan menggunakan kacamata subsidi silang yang pada dasarnya membebankan biaya pajak kepada masyarakat menengah ke atas. Artinya, ada potensi hilangnya Penghasilan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak di kota Bandung.

Baca: Pembayaran PBB Kota Tangerang Bisa di Minimarket  

"Maknanya bukan subsidi silang dimana prinsip dasar orang miskin harus dilindungi negara atau pemerintah. Prosesnya tetap ada verifikasi, satu sisi ada penyesuaian NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan ini berlaku untuk semua wajib pajak PBB," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan harga NJOP di kota Bandung memang belum menyesuaikan dengan nilai PBB yang cenderung masih rendah. Makanya proses verifikasi pembebanan biaya pembayaran PBB harus kembali ditakar ulang.

"Harga NJOP di Kota Bandung ini sudah meningkat tapi nilai PBB-nya belum menyesuaikan. Makanya terjadi pendapatan ke negara yang hanya 1/5 dari total seharusnya," ujar dia.

Adapun untuk warga yang tidak kena wajib pajak pada 2017 yakni berdasarkan klasifikasi data waega miskin kota dari Dinas Sosial Kota Bandung.

"Untuk warga menengah ke bawah, Pemkot Bandung akan melakukan Perwal untuk tidak usah bayar pajak bumi dan bangunan. Siapa yang termasuk? Itu yang masuk ada di daftar Dinas Sosial, kurang lebih antara 50-60 ribu KK," ujarnya.

AMINUDDIN A.S.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ratusan Mayat Ditemukan di Dua RS di Gaza, PBB Serukan Penyelidikan

5 jam lalu

Orang-orang bekerja untuk memindahkan jenazah warga Palestina yang terbunuh selama serangan militer Israel dan dimakamkan di rumah sakit Nasser, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Khan Younis di selatan Jalur Gaza, 21 April 2024. REUTERS/  Ramadhan Abed
Ratusan Mayat Ditemukan di Dua RS di Gaza, PBB Serukan Penyelidikan

PBB menyerukan dilakukannya penyelidikan atas temuan ratusan mayat di dua rumah sakit di Gaza.


Amerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia

4 hari lalu

Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri mengheningkan cipta, untuk menghormati para korban serangan di tempat konser Balai Kota Crocus di Moskow, pada hari pemungutan suara mengenai resolusi Gaza yang menuntut gencatan senjata segera selama bulan Ramadan yang mengarah ke gencatan senjata permanen.  gencatan senjata berkelanjutan, dan pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat, di markas besar PBB di New York City, AS, 25 Maret 2024. REUTERS/Andrew Kelly
Amerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia

Mengapa Amerika Serikat tolak keanggotaan penuh Palestina di PBB dengan hak veto yang dimilikinya? Bagaimana sikap Indonesia?


Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

5 hari lalu

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertemu setelah Rusia mengakui dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur sebagai entitas independen, di New York City, AS 21 Februari 2022. REUTERS/Carlo Allegri
Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

Kementerian Luar Negeri RI menyoroti gagalnya PBB mensahkan keanggotaan penuh Palestina.


Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

5 hari lalu

Iran: Sanksi Dicabut atau Tak Ada Kesepakatan Nuklir
Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

Sanksi ekonomi Iran telah dimulai hampir setengah abad lalu.


Negara di Dunia Bela UNRWA ketika Israel Tuntut Penghentian Dana

6 hari lalu

Foto yang dirilis pada 15 Februari 2024 menunjukkan sebuah lubang besar di pusat kesehatan UNRWA yang hancur akibat serangan Israel, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Gaza. UNRWA menyebut bahwa data terbaru menunjukkan 84 persen dari seluruh fasilitas kesehatan di Gaza telah mengalami dampak langsung dari serangan-serangan yang terus berlangsung. UNRWA/Handout via REUTERS
Negara di Dunia Bela UNRWA ketika Israel Tuntut Penghentian Dana

Philippe Lazzarini mengatakan saat ini ada "kampanye berbahaya" oleh Israel untuk mengakhiri operasi UNRWA di Gaza.


Tim Khusus PBB Sebut Iran dan Israel Sama-sama Langgar Hukum Internasional

7 hari lalu

Tim Khusus PBB Sebut Iran dan Israel Sama-sama Langgar Hukum Internasional

Lima orang pelapor khusus PBB menilai Iran dan Israel sama-sama melanggar hukum internasional dalam serangan berbalas baru-baru ini.


Kepala BMKG Beberkan Sejumlah Hambatan Skema Peringatan Dini Bencana di Forum PBB

7 hari lalu

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menghadiri 2nd Stakeholders Consultation Meeting, the 10th World Water Forum di Bali, Kamis, 12 Oktober 2023. (BMKG)
Kepala BMKG Beberkan Sejumlah Hambatan Skema Peringatan Dini Bencana di Forum PBB

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati membahas masalah kesenjangan sistem peringatan dini bencana di forum UN OCean Decade di Spanyol.


Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

7 hari lalu

Anak-anak Palestina bermain di tengah reruntuhan taman yang hancur akibat serangan militer Israel, saat Idul Fitri, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Kota Gaza 11 April 2024. REUTERS/Mahmoud Issa
Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.


PBB Khawatir Israel Bakal Bidik Fasilitas Nuklir Iran sebagai Serangan Balasan

8 hari lalu

Kepala IAEA, Rafael Grossi. Reuters
PBB Khawatir Israel Bakal Bidik Fasilitas Nuklir Iran sebagai Serangan Balasan

Kepala pengawas nuklir PBB mengatakan pada Senin khawatir mengenai kemungkinan Israel menargetkan fasilitas nuklir Iran.


Kementerian Luar Negeri Iran: Serangan Balasan Tehran ke Israel bagian dari Membela Diri

10 hari lalu

Kementerian Luar Negeri Iran: Serangan Balasan Tehran ke Israel bagian dari Membela Diri

Kementerian Luar Negeri Iran sebut Iran berhak membela diri dari serangan Israel seperti yang diatur dalam pasal 51 Piagam PBB