Pemerintah Tawarkan Proyek Infrastruktur di KTT Obor Cina

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ANTARA/Dewi Fajriani

    ANTARA/Dewi Fajriani

    TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Pemerintah RI akan menawarkan sejumlah proyek infrastruktur di Konferensi Tingkat Tinggi One Belt One Road (Obor) di Cina.

    Dia memastikan proyek-proyek tersebut berpusat di luar Jawa. "Tak ada proyek di Jawa, untuk menyeimbangkan pembangunan Jawa dan luar Jawa," kata Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Mei 2017.

    Luhut menuturkan proyek yang dimaksud adalah jalan kereta api di Kuala Tanjung yang akan dikombinasikan dengan kereta api sampai ke Danau Toba, bahkan diharapkan akan tembus juga konektivitasnya Pekanbaru. Lalu akan ada juga proyek infrastruktur di Manado. Proyek berikutnya, refinery di kilang Bontang yang akan ditawarkan pemerintah di pertemuan tersebut. "Berikutnya ada juga proyek di Mandalika yang akan ditawarkan."

    Perkiraan total nilai proyek infrastruktur yang ditawarkan adalah US$ 30-35 miliar. Luhut melihat skemanya akan business to business, karena pemerintah ingin menjauh dari penggunaan utang antar negara. "Tak perlu takut rasio utang kita meningkat," ucap Luhut.

    Proyek-proyek ini nantinya akan melibatkan BUMN di dalamnya. Meski, menurut Luhut, tak pada semua proyek. Salah satunya adalah proyek refinery di kilang Bontang, Kalimantan Timur. "Sebagian BUMN, sebagian tidak, seperti refinery di Bontang," tuturnya.

    Rapat One Belt One Road ini dihadiri juga oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Lalu ada juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong.

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.