Tekan Deforestasi, Jerman Dukung Moratorium Sawit RI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pekerja menaikkan panen kelapa sawit di perkebunan  kelapa sawit PT Nusantara 8 di Leuweung Datar,desa Sukasirna,Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (28/8). ANTARA/Teresia May

    Seorang pekerja menaikkan panen kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit PT Nusantara 8 di Leuweung Datar,desa Sukasirna,Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (28/8). ANTARA/Teresia May

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Republik Federal Jerman mendukung kebijakan-kebijakan yang digulirkan pemerintah Indonesia untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan.

    “Keputusan Anda untuk memoratorium deforestasi dari perkebunan kelapa sawit dan melindungi serta mempertahankan gambut akan menjadi contoh untuk negara lain,” kata State Secretary of Germany Federal Ministry for Environment Jochen Flasbarth ke hadapan delegasi Indonesia dalam Bonn Challenge Asia Pacific Regional-Asia High Level Roundtable Meeting di Palembang, Rabu, 10 Mei 2017.


    Jauh sebelum moratorium sawit dan gambut, Jochen juga mengapresiasi keikutsertaan Indonesia dalam mekanisme Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) dan REDD Plus. Teranyar, Indonesia juga turut bergabung dalam Bonn Challenge yang dirintis oleh Jerman.

    Jochen menyebutkan setiap negara menghadapi tantangan berbeda-beda dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Bagi Indonesia dan negara berkembang di Afrika dan Amerika Selatan, tantangan itu adalah menekan deforestasi.

    “Banyak isu yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

    Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Hadi Daryanto mengklaim sejak kebijakan moratorium gambut dan hutan alam diberlakukan pada 2011, sekitar 66,4 juta ha kawasan hutan dapat dipertahankan fungsinya. Namun, pemerintah masih membuka izin bagi bisnis restorasi ekosistem.

    “Dari 2007 sampai sekarang ada 16 konsesi restorasi ekosistem yang diberikan. Luasnya 623.000 ha yang terletak di Sumatra dan Kalimantan,” katanya di tempat yang sama.

    Sementara itu, Deputy Chief of Mission Royal Norwegian Embassy in Indonesia Hilde Solbakken mengatakan selama ini isu-isu lingkungan kerap didikotomikan dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, dia mengatakan sejumlah negara berhasil menunjukkan bahwasanya praktik bisnis pro lingkungan tidak membuat pertumbuhan ekonomi serta-merta turun.

    Hilde mengakui laju pertambahan penduduk membuat kebutuhan akan sumber daya alam dan pangan meningkat. Namun, dia mengingatkan pula bahwa dunia berkewajiban untuk menekan emisi karbon agar perubahan iklim urung terjadi.

    “Opsi paling mudah adalah mempertahankan hutan. Opsi kedua adalah merestorasi hutan terdegradasi,” ucapnya.

    Untuk itu, Hilde mengatakan kerja sama multipihak untuk menekan deforestasi mutlak diperlukan. Selain pelaku industri, masyarakat adat, dan pemerintah, Indonesia juga membutuhkan dukungan dari komunitas internasional.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.