Soal Kontrak Freeport, Menteri Luhut: Harus Indonesian First

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 1 September 2016. Rapat ini membahas asumsi makro terkait sektor energi untuk acuan dalam RAPBN 2017 serta laporan kebijakan Menteri ESDM pasca reshuffle. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 1 September 2016. Rapat ini membahas asumsi makro terkait sektor energi untuk acuan dalam RAPBN 2017 serta laporan kebijakan Menteri ESDM pasca reshuffle. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan akan mendahulukan kepentingan nasional dalam perundingan dengan PT Freeport Indonesia.

    "Kalo mereka bilang American First, boleh dong kita sebut Indonesian First," selepas acara Konferensi Tingkat Menteri Asosiasi Poros Samudera Hindia (IORA) di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Mei 2017.

    Baca: Menteri Luhut: Kalau Mau Perpanjang Kontrak, Freeport Harus Nurut

    Luhut berujar bahwa Indonesia mesti tetap memegang kendali dan tidak boleh diatur lagi oleh perusahaan asal Amerika itu. Meski begitu, dia berujar, pemerintah tetap membutuhkan investasi luar negeri. "Makanya, ya kita bilang 'Freeport, oke saja kalau mau datang, tapi harus ikut aturan kita dong'," ucapnya.

    Menurut Bekas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu, hal tersebut dapat dilakukan lantaran tahun 2021 kontrak perusahaan Amerika itu akan kadaluarsa. Luhut mengatakan Indonesia punya kemerdekaan untuk tidak melanjutkan kerja sama dengan perusahaan tambang itu.

    Baca: Bos Freeport: Polemik Soal Kontrak Tak Akan Dibawa ke Arbitrase

    "Tapi karena kami bersahabat, boleh diperpanjang asal kami mayoritas, 51 persen. Dan harus bangun smelter supaya bisa memberikan nilai tambah bagi anak cucu," ujarnya.

    Mengenai perusahaan Indonesia yang akan mengelola pertambangan itu, Luhut belum dapat memastikan. Yang pasti, kata dia, Presiden Jokowi telah memutuskan akan memberikan 5 persen untuk pemerintah daerah.

    "Yang penting, Indonesian first! Soal pengelolaan nanti kita lihat saja," ujarnya.

    CAESAR AKBAR | EA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menghilangkan Bau Amis Ikan, Simak Beberapa Tipsnya

    Ikan adalah salah satu bahan makanan yang sangat kaya manfaat. Namun terkadang orang malas mengkonsumsinya karena adanya bau amis ikan yang menyengat.