Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Belanja Pegawai Mendominasi, Sri Mulyani Tuntut Kinerja Optimal

Editor

Setiawan

image-gnews
Direktur IMF, Christine Lagarde berbicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sebelum rapat pleno musim semi pansus pengembangan di Markas IMF di Washington, 22 April 2017. AP/Jose Luis Magana
Direktur IMF, Christine Lagarde berbicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sebelum rapat pleno musim semi pansus pengembangan di Markas IMF di Washington, 22 April 2017. AP/Jose Luis Magana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi belanja pegawai saat ini cukup mendominasi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia menyebutkan, di 131 kabupaten/kota, anggaran belanja pegawai melebihi 50 persen dari total alokasi belanja daerahnya.

Baca: Belanja Pegawai Tak Boleh Melebihi 50 Persen APBD

”Presiden sudah melihat ini, dan memang meminta kami, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan hal-hal yang bisa membuat pemerintah lebih berfokus pada APBD-nya,” ujar Sri Mulyani seusai Rapat Koordinasi Nasional Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Mei 2017.

Sri Mulyani mengatakan fokus APBD diharapkan dapat lebih optimal dalam pelayanan masyarakat dan program-program untuk pembangunan. Dari sisi neraca keuangan pemerintah pusat, belanja pegawai mencakup 26,1 persen dari anggaran belanja keseluruhan. “Sekitar seperempat anggaran kita digunakan untuk bayar gaji dan tunjangan para birokrat.”

Sri Mulyani menyatakan biaya tinggi yang dikeluarkan pemerintah untuk belanja pegawai itu harus diimbangi dengan performa dan kinerja aparatur sipil negara yang optimal. “Pertanyaan masyarakat kalau birokrat menghabiskan cukup besar anggaran pemerintah, apakah mereka telah melayani dengan baik atau bahkan lebih baik. Lalu apa tidak ada cara yang lebih baik bagi pemerintah untuk membelanjakan APBN dan APBD,” katanya.

Sri Mulyani menegaskan APBN dan APBD merupakan alat untuk mewujudkan tujuan negara menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, bukan untuk memuaskan birokrat. Salah satu cara untuk melakukan optimalisasi dan efisiensi anggaran adalah memanfaatkan teknologi dalam desain belanja dan pendapatan negara.

Teknologi, kata Sri Mulyani, mampu memperbaiki kinerja birokrasi, khususnya dari sisi kecepatan, ketepatan, akuntabilitas, dan kredibilitas. Dicontohkan, Kementerian Keuangan dengan lebih dari 26 ribu satuan kerja menggunakan teknologi Modul Penerimaan Negara untuk melaksanakan APBN dan mengelola keuangan negara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Modul itu digunakan untuk mencatat dan mengawasi ratusan ribu transaksi belanja yang dilakukan setiap hari dan terus meningkat setiap tahunnya. Sri Mulyani mengatakan, sebelum modul itu diluncurkan, transaksi diawasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di 181 kantor di seluruh Indonesia. “Dengan adanya MPN, dulu pekerjaan yang dilakukan 500 staf Kemenkeu di 181 KPPN sekarang hanya dilakukan oleh 25 staf di 1 KPPN.”

Sri berujar, pihaknya mendorong kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran dengan bijak dan sesuai dengan prioritas pelayanan masyarakat. “Kemenkeu kerjanya tidak hanya untuk mengumpulkan uang terus simpan di bantal, enggak. Kemenkeu ingin uang bekerja untuk memberikan kemakmuran rakyat,” ucapnya.

Baca: Sri Mulyani: Target Pertumbuhan Ekonomi Tak Akan Diubah

Sri Mulyani berharap ASN dapat mengerahkan kemampuan dan menjalankan tugasnya dengan baik untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta menciptakan iklim bisnis yang perekonomian dan bisnis yang kondusif.

GHOIDA RAHMAH


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

5 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

5 jam lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

5 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

5 jam lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

8 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

9 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.


Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

1 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

Dari anggaran Perlinsos Rp496,8 triliun, hanya Rp75,6 triliun disalurkan untuk bansos di Kemensos. Lainnya untuk berbagai subsidi termasuk BBM


Viral Barang Bawaan Penumpang ke Luar Negeri Harus Dilaporkan, Ini Bunyi Peraturannya

2 hari lalu

Bea Cukai Kembali Tegaskan Aturan Barang Bawaan dari Luar Negeri
Viral Barang Bawaan Penumpang ke Luar Negeri Harus Dilaporkan, Ini Bunyi Peraturannya

Barang bawaan penumpang ke luar negeri harus dilaporkan agar sekembalinya ke Tanah Air tidak kena pajak impor. Ini bunyi peraturannya.


Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.


Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan investasi ini mayoritas ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.