Direktorat Jenderal Pajak Buru Wajib Pajak Nakal  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan tos dengan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, usai mengikuti sidang pembacaan putusan uji materi UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), di Mahkamah Konstitusi, 14 Desember 2016. Dalam sidang putusan tersebut, MK menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh empat pemohon terhadap undang-undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, karena dinilai tidak terdapat adanya suatu hal yang bertentangan dengan undang-undang dasar. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan tos dengan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, usai mengikuti sidang pembacaan putusan uji materi UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), di Mahkamah Konstitusi, 14 Desember 2016. Dalam sidang putusan tersebut, MK menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh empat pemohon terhadap undang-undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, karena dinilai tidak terdapat adanya suatu hal yang bertentangan dengan undang-undang dasar. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai memeriksa wajib pajak nakal yang tidak patuh dan tidak mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Pemeriksaan mengacu pada data milik DJP.

    Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi enggan menjabarkan kapan waktu pemeriksaan dimulai. "Masak bilang-bilang," katanya di gedung Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, Selasa, 9 Mei 2017. Ia juga tak menjelaskan jumlah wajib pajak yang sudah diperiksa.

    Baca: Pemerintah Kejar Wajib Pajak Pembatal Repatriasi 

    Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Angin Prayitno Aji mengatakan data wajib pajak yang diperiksa saat ini ada di beberapa kantor wilayah pajak. "Sebagian sudah kami sampaikan ke masing-masing kepala kantor wilayah," katanya di lokasi yang sama. Nantinya, mereka yang akan menindaklanjuti data tersebut. 

    DJP menyiapkan personel pemeriksa pajak tambahan untuk melaksanakan implementasi penegakan hukum yang sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty itu. Angin sebelumnya menyampaikan pemeriksa akan ditambah dua kali lipat.

    Simak: DJP Sebut Baru 58,97 Persen Wajib Pajak Lapor SPT 

    "Fungsional pemeriksa akan kami tambah dua kali lipat dengan menambah personel dari account representative (AR) yang tadinya hanya mengimbau, sekarang bisa ikut memeriksa juga," kata Angin di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 1 Maret 2017.

    Angin mengatakan jumlah personel fungsional pemeriksa DJP saat ini mencapai hampir 5 ribu orang. Tim AR yang akan membantu juga berjumlah hampir sama. Gabungan tim itu akan bekerja selama tiga tahun setelah tax amnesty untuk mengusut wajib pajak yang tak ikut program tersebut. 

    VINDRY FLORENTIN | GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komentar Yasonna Laoly Soal Harun Masiku: Swear to God, Itu Error

    Yasonna Laoly membantah disebut sengaja menginformasikan bahwa Harun berada di luar negeri saat Wahyu Setiawan ditangkap. Bagaimana kata pejabat lain?