Budi Karya: Tol Laut Dorong Perdagangan Antar Pulau

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau keberangkatan kapal tol laut logistik nusantara rute Jakarta-Natuna di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, 25 Oktober 2016. TEMPO/Odelia

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau keberangkatan kapal tol laut logistik nusantara rute Jakarta-Natuna di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, 25 Oktober 2016. TEMPO/Odelia

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kehadiran program tol laut Presiden Joko Widodo, mendorong timbulnya aktivitas perdagangan antar pulau di Saumlaki. Sebelumnya, menurut Budi Karya, masyarakat di Saumlaki tidak mengerti adanya perdagangan antar pulau karena menilai perdagangan antar pulau itu mahal dan terlalu jauh.

    Oleh karenanya, budi Karya menilai keberadaan tol laut ini selain bisa menurunkan disparitas harga di daerah terpencil dan terluar, ini juga bisa mendorong masyarakat menjadi kreatif dan memiliki suatu usaha baru bagi masyarakat yang bernilai ekonomi.

    Baca: Luhut Sebut Tol Laut Tekan Disparitas Harga di RI Timur 25 Persen

    Dengan masuknya Saumlaki dalam rute jaringan tol laut telah menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat mengambil peluang untuk menciptakan perdagangan yang bisa dimuat balik ke Jawa dari Maluku, usai kapal bermuatan sembilan bahan pokok (sembako) tersebut merapat di Pelabuhan Saumlaki.

    Baca: Dukung Tol Laut, Pemerintah Bangun 'Rumah Kita' di 19 Lokasi

    “Di Saumlaki begitu ada kapal tol laut itu seperti berkah yang luar biasa bagi mereka, begitu ada kapal sembako datang di mana ada potensi untuk mengembalikan (muatan) dari sana menuju Pulau Jawa dan pulau lainnya,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Ternate, Senin, 8 Mei 2017.

    Saat meninjau Pelabuhan Tual, pada Minggu 7 Mei 2017, Budi Karya menilai bahwa lokasi tersebut memiliki peluang yang tinggi untuk menjadi sentra perdagangan ikan di Indonesia Timur.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.