PU Dorong Makin Banyak Perda Memudahkan Perizinan Rumah MBR  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat meninjau rumah murah di Villa Kencana Cikarang, Jawa Barat, 4 Mei 2017. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. kembali menyediakan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan uang muka (down payment/DP) sekitar Rp1,12 juta dan cicilan sekitar Rp800.000 per bulan. Tempo/Tony Hartawan

    Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat meninjau rumah murah di Villa Kencana Cikarang, Jawa Barat, 4 Mei 2017. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. kembali menyediakan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan uang muka (down payment/DP) sekitar Rp1,12 juta dan cicilan sekitar Rp800.000 per bulan. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong lebih banyak peraturan daerah yang mempermudah perizinan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Beleid itu perlu dibuat sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya beberapa regulasi terkait dengan pembangunan rumah bagi MBR.

    Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lana Winayanti menyebutkan salah satu kebijakan yang perlu ditindaklanjuti adalah Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016. Aturan itu mengatur tentang Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

    Selain itu, kata Lana, telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan Pembangunan Perumahan bagi MBR. “Regulasi tersebut mempermudah pembangunan rumah bagi MBR melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),” ujar Lana dalam rilisnya, Selasa, 9 Mei 2017.

    Untuk mempercepat pembangunan perumahan bagi MBR, menurut Lana, Kementerian PUPR juga telah memberikan berbagai kemudahan pembiayaan perumahan. “Selain skim KPR FLPP, kami punya KPR Selisih Suku Bunga dan Bantuan Uang Muka,” katanya.

    Di masa mendatang, menurut Lana, kementeriannya akan mengembangkan skema pembiayaan perumahan yang berbasis tabungan. “Kami juga sedang berupaya meningkatkan akses MBR sektor informal karena realisasi KPR subsidi untuk kelompok tersebut masih sangat rendah,” tuturnya.

    Selain itu, Lana berujar, pemerintah berfokus dalam pendataan MBR. Menurut dia, peran pemda dalam pendataan MBR dan kebijakan strategi perumahan perlu didorong. “Kami sedang finalisasi kajian kriteria MBR berdasarkan standar biaya hidup layak dan upah minimum per zona.”

    Kajian itu dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai MBR agar program perumahan bagi MBR tepat sasaran. “Ke depan, batasan penghasilan MBR akan didasarkan pada penghasilan rumah tangga dan disesuaikan dengan zona tempat MBR berada,” ujar Lana.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.