BI Sebut Intervensi Terhadap Rupiah Masih Diperlukan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi mata uang rupiah. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Ilustrasi mata uang rupiah. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng mengatakan daya tahan ekonomi Indonesia terhadap guncangan dari luar semakin baik. Bahkan, dengan membaiknya perekonomian Amerika Serikat dan dinaikkannya suku bunga bank sentral AS atau Fed Fund Rate, rupiah masih stabil.

    "Dampak FFR naik, yang kita takuti adalah capital outflow. Tapi, walaupun BI menurunkan suku bunga, tidak terjadi aliran modal keluar. Bahkan terakhir ini kita malah menahan rupiah agar tidak terlalu kuat," kata Sugeng di Kompleks BI, Jakarta, Senin, 8 Mei 2017.

    Baca: Awal Pekan, Rupiah Ditransaksikan Menguat ke Rp 13.318

    Sugeng berujar, aliran modal masuk masih cukup deras. Hal itu menandakan bahwa program-program dan kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah dianggap berhasil oleh investor. "Investor membaca bahwa Indonesia melakukan langkah-langkah perbaikan," katanya.

    Menurut Sugeng, BI tidak akan membiarkan laju rupiah terlalu kuat. Karena itu, Sugeng menuturkan, intervensi BI terhadap rupiah masih diperlukan agar tidak terjadi overshoot. "Jangan sampai terjadi overshoot yang bisa menimbulkan kepanikan pasar," ujarnya.

    Sugeng menambahkan intervensi yang dilakukan BI hanya untuk menahan penguatan secara perlahan. "Agar rupiah tidak mengalami kejatuhan yang dalam atau naik terlalu tinggi. Jadi, kalau trennya naik ya secara smooth, kalau turun ya jangan jatuh. Kalau jatuh, orang khawatir."

    Baca: BI Usulkan Strategi Ini untuk Reformasi Pangan

    Meskipun BI sempat menahan laju penguatan rupiah, menurut Sugeng, nilai tukar rupiah yang terus menguat dalam beberapa waktu terakhir masih sesuai dengan batas fundamental ekonomi Indonesia. "Jadi kami biarkan saja tidak apa-apa," ujarnya.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.