Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kabupaten Ketapang Segera Bangun Rumah Murah DP 0 Rupiah  

Editor

Bagja

image-gnews
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat meninjau rumah murah di Villa Kencana Cikarang, Jawa Barat, 4 Mei 2017. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. kembali menyediakan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan uang muka (down payment/DP) sekitar Rp1,12 juta dan cicilan sekitar Rp800.000 per bulan. Tempo/Tony Hartawan
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat meninjau rumah murah di Villa Kencana Cikarang, Jawa Barat, 4 Mei 2017. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. kembali menyediakan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan uang muka (down payment/DP) sekitar Rp1,12 juta dan cicilan sekitar Rp800.000 per bulan. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Ketapang - Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan 8.749 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Cikarang, Jawa Barat, pada Kamis, 4 Mei 2017, lalu. Mereka yang berhak atas rumah seluas 25 meter persegi dengan luas tanah 60 meter persegi ini adalah penduduk berpenghasilan Rp 4 juta sebulan ke bawah.

Harga rumah berkisar Rp 121 juta hingga Rp 141 juta dengan bunga cicilan 5 persen flat selama 20 tahun dan uang muka 1 persen dari harga. “Di Kabupaten Ketapang juga ada rumah Rp 135 juta, di sini bahkan tanpa uang muka, alias 0 rupiah,” kata Sukiryanto, Ketua Real Eastate Kalimantan Barat, pada Ahad, 7 Mei 2017.

(Baca: Daftar Harga Rumah Subsidi Tiap Daerah)

Adalah Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Joko Yuhono yang menggagas rumah tanpa uang muka dua bulan lalu. Ia mengundang Sukiryanto dan pemerintah daerah duduk bersama membicarakan program rumah tanpa DP ini. “Ide ini muncul setelah saya lihat di sini banyak penduduk yang masih belum punya rumah,” kata Joko.

Sukiryanto langsung setuju begitu Joko menyodorkan hitung-hitungan dan skema pembayaran yang tak merugikan perusahaannya. Joko meminta Sukiryanto tak mengambil untung terlalu banyak karena sasaran konsumen rumah ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah.

Melalui perusahaannya, PT Kayung Usaha Properti, Sukiryanto membeli lahan 10 hektare di tengah kota, dekat jembatan Pawan Lima. Transaksi pembayaran sebesar Rp 7 miliar kepada 16 pemilik lahan selesai pekan lalu. Di lahan ini kelak akan dibangun 1.000 rumah.

Skema yang diajukan Joko adalah pengembang seolah menalangi uang muka rumah ke bank. Pemerintah pusat menetapkan harga rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kalimantan Barat sebesar Rp 135 juta. Dengan skema subsidi bunga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sejak 2016, Sukiryanto setuju karena ia tak rugi jika membangun rumah tersebut.

(Baca: Skema Subsidi Rumah dari Pemerintah, Bunga 5 Persen Flat 20 Tahun)

Ia menghitung biaya membangun satu rumah Rp 120 juta untuk tipe 36/120. Setelah akad kredit dengan pembeli, bank akan membayarnya Rp 130 juta. Buat Sukiryanto untung tipis tak masalah, bahkan tak cukup untuk membangun fasilitas umum. Soalnya, ia mengincar business center yang akan dibangun di depan perumahan itu. “Agar pembelinya pasti, untuk program pertama ini konsumennya adalah pegawai negeri Kalimantan Barat,” kata dia.

Ada 8.000 pegawai negeri yang berkantor di Ketapang dan Pontianak. Sukiryanto siap membangun 400 unit rumah untuk tahap pertama. Dengan konsumen pegawai negeri, pembayaran ke bank juga pasti karena langsung dipotong gaji. Karena itu bank rekanan adalah Bank Kalbar yang membayar gaji para pegawai negeri tersebut.

Buat Sukiryanto, skema itu tak memberatkan dengan satu syarat, izin-izin dipermudah. Maka Joko Yuhono mengajak Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kalimantan Barat Sukirno membicarakan rencana itu.

Menurut Sukiryanto, selama ini pengembang perumahan keberatan menalangi uang muka karena konsumen perumahan tak pasti karena harganya mahal. Harga mahal itu akibat banyak biaya yang harus dikeluarkan pengembang dalam mengurus perizinan. “Membangun rumah itu perlu izin dari kelurahan hingga provinsi,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sukiryanto bercerita, saat mengurus bea balik nama dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) ia harus keluar uang Rp 1 juta per unit. Padahal, biaya resminya hanya Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu.

(Baca: Realiasasi Program Rumah Murah Tercapai 40 Persen)

Sukiryanto meminta jaminan agar pemerintah daerah menghilangkan biaya-biaya tak pasti dalam setiap izin itu. “Paling tidak biaya yang sesuai tarif saja,” kata dia. Dalam rapat dengan Sukirno pekan lalu di Hotel Aston, pemerintah setuju dengan skema yang diajukan Joko dan Sukiryanto.

Menurut Sukirno, pemerintah daerah menjamin izin-izin akan dipermudah dan diproses dengan cepat. “Yang bersingungan dengan pemerintah daerah hanya BPHTB dan Izin Mendirikan Bangunan,” kata dia. “Kami sedang bahas apakah pengembang diberikan gratis atau mendapat diskon. Sedang kami pertimbangkan karena ini menyangkut pendapatan daerah juga.”

Sukirno menjelaskan bahwa secara teknis membeli rumah tanpa uang muka dimungkinkan tanpa melanggar aturan perbankan. “Uang muka itu kan kalau pengembangnya meminta untuk modal kerja,” kata dia. “Nah, dalam rapat kemarin pengembang setuju membangun rumah tanpa modal itu.”

Dalam proyek ini, pembeli hanya akan mencicil Rp 1,2 juta per bulan selama 10 tahun atau Rp 1,5 juta untuk 20 tahun. Cicilan ini sudah memperhitungkan bunga sebesar 5 persen.

Sebenarnya, bunga yang dibayar ke Bank Kalbar sebesar 13,75 persen. Sisa bunga yang tak dibayar konsumen tersebut ditalangi oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Skemanya sudah ada dan langsung ditransfer ke bank,” kata Sukiryanto.

Menurut Sukirno, semua izin yang diajukan perusahaan Sukiryanto akan mulai diproses pekan ini. Sehingga ia menargetkan peletakan batu pertama perumahan ini bisa dilakukan sebelum Ramadan, pada 25 Mei 2017. Joko Yuhono sudah membentuk tim kejaksaan untuk mengawal dan mengawasi perizinan dan proyek ini agar tak ada biaya tak resmi itu.

Karena gagasan rumah tanpa uang muka ini ide dari Joko, Sukiryanto akan menamai perumahan ini “Kayung Adhyaksa Residence”. “Jika program ini berhasil kami akan bangun lebih banyak rumah tanpa DP, tak hanya untuk pegawai negeri,” kata dia.

BAGJA HIDAYAT

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komunitas The Power of Mama Ketapang Raih Nasional Clean Air Championship Award

22 November 2023

Kelompok perempuan 'The Power of Mama' sedang membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Desa Sungai Besar, Ketapang, Kalimantan Barat pada 02 Januari 2023. Dokumentasi YIARI
Komunitas The Power of Mama Ketapang Raih Nasional Clean Air Championship Award

Komunitas The Power of Mama menerima "Clean air Championship Award 2023" untuk tingkat petani, masyarakat peduli api, perorangan wilayah Kalimantan.


Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

3 Oktober 2023

Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

Kalau dengan CSR bisa bangun 3.000 rumah layak huni, maka kemiskinan Kaltim akan turun tinggal 2 persen


2 Orang Utan Terjebak Karhutla Kalimantan, BKSDA: Induk dan Anak

12 September 2023

Seekor Orangutan betina bernama 'Kikan' sedang makan terong saat makan di lokasi rehabilitasi dan reintroduksi Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) Samboja Lestari yang terletak di dekat Ibu Kota Nusantara di Samboja, provinsi Kalimantan Timur, 9 Maret , 2023. REUTERS/Willy Kurniawan
2 Orang Utan Terjebak Karhutla Kalimantan, BKSDA: Induk dan Anak

BKSDA masih mencari dua individu orang utan yang terjebak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada areal kebun sawit di Kabupaten Ketapang.


Gempa Ketapang Kalimantan Barat Ternyata Terasa Kuat dan Merusak

1 Juli 2022

Peta titik pusat gempa M4,9 di lepas Pantai Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Jumat pagi 1 Juli 2022. (FOTO ANTARA/HO-BMKG)
Gempa Ketapang Kalimantan Barat Ternyata Terasa Kuat dan Merusak

Gempa dipicu adanya aktivitas sesar aktif di dasar laut yang belum dikenali dan belum terpetakan sebelumnya.


Info Gempa Terkini BMKG: tak Terasa di Ketapang, Lemah di Jayapura

1 Juli 2022

Ilustrasi gempa. abcnews.com
Info Gempa Terkini BMKG: tak Terasa di Ketapang, Lemah di Jayapura

BMKG mencatat gempa terkini, kekuatannya Magnitudo 5, pada pukul 05.09 WIB pagi ini, Jumat, 1 Juli 2022.


Gara-gara Membuat Lelucon Musibah Sriwijaya Air, Warga Ketapang Diperiksa Polisi

12 Januari 2021

Ilustrasi pesawat sriwijaya Air. Dok. TEMPO/Fahmi Ali
Gara-gara Membuat Lelucon Musibah Sriwijaya Air, Warga Ketapang Diperiksa Polisi

Kepolisian Resor Ketapang memeriksa pemilik akun media social bernama Harzo karena diduga membuat lelucon terkait musibah Sriwijaya Air


Orangutan Bermata Satu Korban Karhutla Dilepasliarkan

12 November 2019

BKSDA Kalbar  dan IAR Indonesia melepasliarkan satu orangutan dewasa di kawasan Taman Nasional Gunung Palung, Kabupaten Ketapang, November 2019. (Antara/istimewa)
Orangutan Bermata Satu Korban Karhutla Dilepasliarkan

BKSDA Kalimantan Barat bersama IAR Indonesia melepasliarkan orangutan korban karhutla ke Taman Nasional Gunung Palung, Kabupaten Ketapang.


Jika Terpilih, Prabowo Bakal Pisahkan Kementerian PUPR

5 Maret 2019

Foto yang diunggah di akun Facebook Prabowo-Sandi ini menunjukkan Prabowo Subianto membaca surat 'cinta' dari Jawa Gendis Queen di dalam pesawat. facebook.com/indonesiaadilmakmur
Jika Terpilih, Prabowo Bakal Pisahkan Kementerian PUPR

BPN Prabowo Sandiaga akan memisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dari Kementerian Pekerjaan Umum jika Prabowo-Sandi terpilih.


Anggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan

17 November 2017

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pernyataan visi-misi kepada ketua DPRD  DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, 15 November 2017. DPRD DKI menggelar rapat Paripurna untuk mendengarkan penyampaian Rancangan APBD 2018 . Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD menyepakati besaran rancangan KUA-PPAS APBD 2018 dengan total anggaran Rp 77,1 triliun.Tempo/Ilham Fikri
Anggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan

Fraksi-fraksi di DPRD DKI menuntut penjelasan Gubernur Anies Baswedan mengapa anggaran DP rumah 0 Rupiah di APBD 2018 naik menjad Rp 800 Miliar.


PNS, TNI dan Polri Bakal Diikutkan Program Tabungan Perumahan

2 November 2017

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono melihat pameran foto Menjelajah Infrastruktur Indonesia di Summarecon Mal Bekasi, Ahad, 22 Oktober 2017. Tempo/Hendatyo Hanggi
PNS, TNI dan Polri Bakal Diikutkan Program Tabungan Perumahan

Pemerintah meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dengan harga terjangkau melalui program Tapera.