Dengar Keluhan Nelayan, Susi Langsung Buka Pendaftaran Asuransi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengikuti gerakan senam di Pelabuhan Kali Adem, Jakarta, 7 Mei 2017. Tempo/Vindry Florentin

    Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengikuti gerakan senam di Pelabuhan Kali Adem, Jakarta, 7 Mei 2017. Tempo/Vindry Florentin

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan secara mendadak membuka  tempat pendaftaran asuransi nelayan  di Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara. Pembukaan stan yang secara spontanitas itu ternyata atas perintah Menteri Susi Pudjiastuti.

    Baca: Penyaluran Premi Asuransi Nelayan Capai 68 Persen

    Susi memerintahkan anak buahnya membuka stan pendaftaran saat mengadakan kegiatan bakti sosial bersama Yayasan Kanker Indonesia (YKI). Perintahnya disampaikan setelah mendengar seorang nelayan, Muchtar Rahman, belum mendapatkan asuransi.

    Susi  pun meminta kartu tanda penduduk (KTP) milik Muchtar dan menyerahkannya kepada pegawai KKP. "Nelayan yang belum dapat asuransi langsung daftar ke pegawai KKP," kata dia melalui pengeras suara di Pelabuhan Kali Adem, Jakarta, Minggu, 7 Mei 2017.

    Susi mengumumkan bahwa setiap nelayan bisa mendaftar asuransi. Nelayan yang dilindungi asuransi akan menerima bantuan jika mengalami musibah. Jika nelayan meninggal di laut dana yang disalurkan sebesar Rp 200 juta, sementara jika
    meninggal di darat sebesar Rp 160 juta. Jika nelayan menderita catat asuransi yang diberikan sebesar Rp 100 juta. Untuk biaya pengobatan yang disediakan asuransi nelayan sebesar Rp 20 juta.

    Simak: Asuransi 1.111 Nelayan Lhokseumawe, Meninggal di Laut ...

    Muchtar mengaku senang bisa daftar asuransi. "Sebelumnya saya engga tahu," kata dia. Nelayan lain pun turut berbaris di depan meja stan. Mereka didata hanya dengan menyerahkan KTP.

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.