Cerita Bupati Sambas tentang PLBN Aruk : Ekonomi Mulai Berjalan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi melihat dokumentasi foto saat meresmikan Pos Lintas Batas Negara Terpadu Aruk, Sambas, Kalimantan Barat, 17 Maret 2017. Jokowi memuji kemegahan PLBN dan mengklaim lebih baik ketimbang pos lintas batas milik negara tetangga. TEMPO/Ahmad Faiz

    Presiden Jokowi melihat dokumentasi foto saat meresmikan Pos Lintas Batas Negara Terpadu Aruk, Sambas, Kalimantan Barat, 17 Maret 2017. Jokowi memuji kemegahan PLBN dan mengklaim lebih baik ketimbang pos lintas batas milik negara tetangga. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta – Hampir dua bulan setelah diresmikan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Pos Lintas Batas Negara ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Maret 2017.

    Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili, mengatakan masyarakat mulai menjalankan roda perekonomian, menjual barang-barang mentah seperti gula, lada, jeruk, dan beras ke warga Malaysia. Sedangkan warga Malaysia mengirim barang-barang komoditi yang bisa dijual di Sambas dan di toko-toko.

    Baca: Resmikan PLBN Aruk, Presiden Jokowi: Ini Paling Bagus

    Selain itu, pemerintah daerah mendapat tawaran kerja sama dengan Malaysia. “Alhamdulillah kami sudah diundang oleh pemerintah Malaysia untuk berbicara tentang peningkatan ekonomi. Jadi artinya hadirnya dan diresmikannya pos lintas batas akan searah dengan meningkatnya ekonomi masyarakat,” kata Atbah kepada wartawan di Polres Sambas, Jumat, 5 Mei 2017.

    Atbah mengatakan pemerintah saat ini juga menyiapkan pelabuhan ekspor impor di Aruk. “Ini akan kami koordinasikan dengan  Malaysia agar semua akses lewat barang, jasa, dan kendaraan itu mudah.”  Menurut dia, hingga kini mobil belum bisa lewat di PLBN itu karena arusnya belum dibuka, padahal jalanannya sudah bagus.

    Atbah menambahkan saat ini hanya orang dan barang yang bisa melintas di PLBN itu. Kendaraan mobil harus lewat Entikong di Kabupaten Sanggau. Padahal Entikong ke Sambas membutuhkan waktu 12-14 jam, jadi tidak efektif. Sementara jumlah masyarakat Sambas yang tersebar di Malaysia secara legal sekitar 40 ribu-60 ribu orang. “Kami akan berkomunikasi dengan kementerian sebagaimana amanat Bapak Presiden waktu itu untuk segera membuka arus kendaraan lancar secara cepat, tapi sampai saat ini belum terwujud, padahal Malaysia sudah siap.”

    Simak: Jokowi: Masyarakat Kembangkan Ekonomi Pos Lintas Batas Negara

    Jalan dari kota Sambas ke perbatasan juga sudah baik. Menurut Atbah, dulu perjalanan dari kota Sambas menuju perbatasan memakan waktu 3-4 jam. “Tapi hari ini 1 jam 20 menit sudah sampai perbatasan, berarti 2 jam sudah sampai ke ibukota Serawak,” ujarnya.

    REZKI ALVIONITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.