INDEF: Selama 9 Tahun Kemiskinan Hanya Turun 5,3 Persen

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Diskusi Solusi Ekonomi digelar INDEF di Veteran Resto, Jakarta, 30 Mei 2016. TEMPO/Lucky Ramadhan

    Diskusi Solusi Ekonomi digelar INDEF di Veteran Resto, Jakarta, 30 Mei 2016. TEMPO/Lucky Ramadhan

    TEMPO.COJakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Angka kemiskinan hanya turun 5,35 persen selama sembilan tahun. 

    "Pertumbuhan ekonomi rata-rata dari 2014-2015 sebesar 5,85 persen, tapi daya reduksinya terhadap kemiskinan jauh sekali,” ujarnya saat berbicara dalam diskusi di kantor Tempo, Kamis 4 Mei 2017. Menurut Enny, meski pertumbuhan ekonomi berhasil meningkatkan upah pekerja, daya beli masyarakat tak membaik. Tingkat pengangguran terbuka pun mencapai 14 persen. 

    Baca: Ketimpangan di Indonesia Masih Lebar, Ini Penjelasan Mensos

    Enny menilai, buruknya tingkat ketimpangan ekonomi di Indonesia disebabkan oleh belanja pemerintah yang tak efektif. Penyaluran dana desa dan transfer ke daerah yang tak adil mengakibatkan ketimpangan akses dan aset masyarakat. Dana tersebut biasanya mengendap di rekening pemerintah daerah dan pada akhir tahun baru dibelanjakan. "Kualitas belanja daerah hampir tak pernah ada pengawas. Semua sifatnya administratif," katanya.

    Baca: Sri Mulyani Bicara Soal Ketimpangan Ekonomi 

    Kepala Ekonom Bank Dunia Vivi Alatas berpendapat ketimpangan dapat diatasi dengan pemerataan kualitas pendidikan. "Berdasarkan studi OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), kalau Indonesia bisa mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan, dampaknya bisa 10 kali lebih baik dibanding bila uangnya digunakan untuk mengatasi ketimpangan akses.” 

    Selain itu, pemerintah dapat memastikan pemerataan ekonomi dengan pengelolaan fiskal yang efektif. Vivi mengatakan penciptaan lapangan kerja seharusnya diikuti dengan pembenahan regulasi ketenagakerjaan, seperti pesangon. Ia mengungkapkan, 85 persen pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja tak mendapat pesangon.

    Ketimpangan ekonomi Indonesia masih mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Elan Satriawan, mengatakan pertumbuhan tingkat ketimpangan Indonesia lebih kencang dibanding negara-negara di kawasan Asia Timur. Aset orang-orang kaya berkembang lebih cepat ketimbang pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin. 

    "Nature ketimpangan yang mengkhawatirkan adalah pertumbuhan Gini ratio itu," kata Elan.

    VINDRY FLORENTIN | PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.