Pemerintah Siapkan Kebijakan Pemberdayaan Peternakan Sapi Perah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peternakan sapi perah. TEMPO/Prima Mulia

    Peternakan sapi perah. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Malang  — Pemerintah telah menyiapkan paket kebijakan khusus untuk pemberdayaan peternakan. Kebijakan yang sudah dibahas bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian itu ditargetkan sudah bisa diterbitkan tahun ini.

    Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya mendorong pelaksanaan kebijakan dalam bentuk prototipe lebih dulu, baru nanti disusul dengan pembuatan regulasi.

    Baca: Greenfields Bangun Peternakan Sapi Perah Terbesar di Blitar

    “Salah satu paketnya adalah skema pembinaan dan kemitraan peternak lokal dengan industri. Kemitraan ini mendorong program pemerataan kesejahteraan masyarakat,” kata Airlangga saat meresmikan pabrik kedua PT Greenfields Indonesia di
    Desa Palaan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis, 4 Mei 2017.

    Airlangga mencontohkan, industri pengolahan susu (IPS) harus bermitra dengan peternak lokal. Satu pabrik bisa membina 3-5 peternak lokal melalui koperasi atau kelompok usaha bersama (KUB) untuk meningkatkan penyerapan susu segar dari
    dalam negeri. Kementerian Perindustrian akan membantu melalui subsidi peralatan seperti mesin pendingin.

    Kebijakan itu bertujuan untuk meningkatkan integrasi dalam proses produksi sehingga mampu mengurangi ketergantungan bahan baku impor. Upaya ini sekaligus mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor domestik strategis.

    “Diharapkan, program kemitraan dapat meningkatkan suplai bahan baku susu segar dari peternak sapi kita, yang ditargetkan dari 23 persen di tahun 2016 menjadi 41 persen pada 2021, dengan kualitas semakin baik,” ucap Airlangga.

    Simak: Kementan Targetkan 120 Ribu Sapi Diasuransikan Tahun Ini

    Namun, menurut Airlangga, sampai saat ini hanya delapan dari 58 IPS di Indonesia yang bermitra dengan peternak dan menyerap susu segar di dalam negeri. Penyerapan bahan baku susu lokal masih sekitar 23 persen atau 825 ribu ton dari
    kebutuhan 3,7 juta ton tahun lalu. Sehingga kekurangan bahan baku diimpor sebanyak 2,8 juta ton dalam bentuk skim milk powder, anhydrous milk fat, dan butter milk powder dari berbagai negara, terutama dari Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

    Terkait kondisi itu, Airlangga meminta IPS lain mencontoh Greenfields Indonesia yang menyerap bahan baku 100 persen dari peternakannya sendiri. Salah satu anak perusahaan AustAsia Dairy Group itu mampu mengembangkan diri secara
    terintegrasi mulai dari pembibitan, budidaya sapi perah, pemerahan sapi hingga industri pengolahan susu segar menjadi produk susu Ultra High Temperature (UHT), susu Extended Self Life (ESL), dan keju mozarella. Total kapasitas produksi
    perusahaan untuk mengolah susu segar bisa mencapai mencapai 120 ton per hari.

    Simak: Pemerintah Serius Kembangkan Peternakan Sapi di Bali

    Greenfield  berencana mendirikan institut pelatihan peternak kelas kecil dan menengah di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. Head of Farm PT Greenfields Indonesia Heru Prabowo mengatakan, pembangunan institut
    tersebut terintegrasi dengan peternakan Greenfields di Wlingi di atas lahan 170 hektare, dengan populasi sapi di sana diharapkan mencapai kapasitas optimal, yakni 10.000 ekor dalam empat tahun mendatang. Peletakan batu pertama
    pembangunannya dilakukan Rabu kemarin.

    Peternakan terpadu itu direncanakan mulai beroperasi mulai September tahun ini dan diperkirakan mampu berproduksi sebanyak 43,8 juta liter pada 2019, dengan asumsi produktivitias sapi mencapai 30 liter per ekor. Kehadiran lokasi peternakan baru di Blitar akan bisa mendongkrak angka total produksi susu Greenfields Indonesia,termasuk peternakan terpadu di Desa Babadan dan Desa Palaan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang mencapai kisaran 95 juta liter pada 2019.

    ABDI PURMONO (MALANG)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.