TNP2L Beberkan Penyebab Utama Ketimpangan Ekonomi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, bersama warga di perkampungan kumuh Karuwisi saat kunjungan kerja di Makassar, Sulsel, 15 November 2014. Kunjungan kerja Menteri Sosial untuk mensosialisasikan pengentasan kemiskinan, memberdayakan program masyarakat miskin berbasis kelurahan dan memperkuat kelembagaan dalam penanganan kemiskinan. TEMPO/Fahmi Ali

    Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, bersama warga di perkampungan kumuh Karuwisi saat kunjungan kerja di Makassar, Sulsel, 15 November 2014. Kunjungan kerja Menteri Sosial untuk mensosialisasikan pengentasan kemiskinan, memberdayakan program masyarakat miskin berbasis kelurahan dan memperkuat kelembagaan dalam penanganan kemiskinan. TEMPO/Fahmi Ali

    TEMPO.COJakarta - Kepala Pokja Pemantauan dan Evaluasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Elan Satriawan mengatakan salah satu penyebab utama ketimpangan ekonomi di Indonesia adalah tingginya konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat. Pertumbuhan pendapatan kelompok masyarakat kaya dan miskin jauh berbeda.

    Elan mengatakan rasio Gini Indonesia saat ini belum begitu mengkhawatirkan dibanding negara lain, seperti Amerika Latin dan Cina. "Tapi yang mengkhawatirkan adalah pertumbuhan rasio Gini," katanya dalam diskusi mengenai Harga Ketimpangan Ekonomi di Gedung Tempo, Jakarta, Kamis, 4 Mei 2017. Ia mengatakan ketimpangan ekonomi di negara ini melesat dengan sangat cepat, sedangkan penurunan kemiskinan berjalan lambat.

    Baca: Bank Dunia dan Swasta Bidik Pemberantasan Kemiskinan di Permukiman

    Indonesia pernah menjadi model pengentasan ketimpangan sebelum krisis ekonomi, yaitu hingga 1996. Pemerintah berhasil menurunkan presentase kemiskinan menjadi 17 persen dari 40 persen. Elan mengatakan penurunan tingkat kemiskinan sudah mulai berada di jalurnya seusai krisis, tapi kecepatannya melambat. Salah satu tantangannya adalah variasi pendapatan dan pengeluaran antara beberapa daerah, yang disebut Elan sangat luar biasa.

    Elan menambahkan, penyebab lain ketimpangan adalah ketimpangan akses layanan dasar. Akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tidak bisa dinikmati semua lapisan masyarakat. Kalaupun bisa, kualitas layanan tak sama di semua daerah.

    Ia mengatakan kurangnya akses terhadap layanan tersebut bisa mengurangi kualitas pekerjaan masyarakatnya. Akhirnya, muncul ketimpangan kualitas pekerjaan yang bersumber dari perbedaan produktivitas dan jenis pekerjaan.

    Penyebab lain ketimpangan adalah rendahnya kemampuan masyarakat menghadapi guncangan. Elan mengatakan masyarakat miskin cenderung rentan menghadapi situasi mengguncang, seperti kenaikan harga pangan.

    Elan menambahkan, kerentanan itu dipicu situasi kesejahteraan masyarakat rentan yang sebenarnya tidak berada jauh dari garis kemiskinan. Rumah tangga yang tercatat sebagai miskin berjumlah 6,5 juta. Namun rumah tangga yang masuk kategori rentan bisa mencapai 25 juta.

    Baca: Pemerintah Siapkan Kebijakan Ekonomi Baru Kurangi Kemiskinan

    Elan berujar terdapat beberapa opsi kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Salah satunya meningkatkan belanja sosial dan subsidi bersasaran. Indonesia termasuk negara yang memiliki alokasi program perlindungan sosial yang rendah.

    Strategi lain adalah meningkatkan akses usaha kecil dan mikro melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Elan mengatakan penurunan tingkat suku bunga mendorong KUR selama 2016 lebih ekspansif. Tahun itu, sekitar 60 persen atau 2,6 juta orang menjadi debitur baru KUR.

    Menurut Elan, pemerintah butuh upaya ekstra untuk memperluas basis program KUR. Salah satunya pendampingan dan edukasi bagi UMK, program penjangkauan UMK, program penjaminan, dan penyaluran KUR melalui lembaga keuangan mikro dan koperasi.

    Elan mengatakan pemerintah juga bisa memantau meningkatkan efektivitas anggaran. Pemerintah disarankan meningkatkan program perlindungan dan subsidi publik serta memperbaiki rancangan dan kualitas implementasi program tersebut.

    Pemerintah juga diminta mempertajam alokasi anggaran untuk pembiayaan layanan dasar. Selain itu, menurut Elan, pemerintah harus mendorong perubahan alokasi dana desa yang lebih berkeadilan serta memastikan pemanfaatan yang lebih efektif.

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.