Dongkrak PDB Perikanan, Menteri Susi Tempuh Langkah Ini  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana transaksi tempat pelelangan ikan Muara Angke, Jakarta, Rabu (6/2). Di tempat ini masyarakat dapat membeli beragam pilihan hasil tangkapan laut dan budidaya air tawar dengan harga lebih murah. TEMPO/Yosep Arkian

    Suasana transaksi tempat pelelangan ikan Muara Angke, Jakarta, Rabu (6/2). Di tempat ini masyarakat dapat membeli beragam pilihan hasil tangkapan laut dan budidaya air tawar dengan harga lebih murah. TEMPO/Yosep Arkian

    TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan produk domestik bruto perikanan sesungguhnya melampaui angka yang terekam saat ini. Sayangnya, aktivitas illegal fishing membuat produksi perikanan tidak tercatat dengan baik.

    Keterangan Susi itu menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai potensi kelautan dan perikanan di sela-sela Rakornas Bidang Kemaritiman 2017 di Jakarta, Kamis, 4 Mei 2017.

    Dia berharap program Satu Data yang bakal direalisasi KKP tahun ini bisa menggambarkan PDB perikanan mendekati realitas. Program itu antara lain dilakukan dengan mencatat seluruh hasil tangkapan di tempat pelelangan ikan, lalu dilaporkan secara real-time ke KKP. “Kami mau mencatat semua agar reported dan regulated,” kata Susi secara terpisah.

    Baca:
    Soal Vonis Ahok, Amien Rais: Kalau Main-main, Bahaya
    Gelar Aksi 5 Mei 2017, GNPF MUI Beberkan Tuntutannya
    Marissa Haque Sebut Chico Hakim Ganteng, Tapi Kalah Bercinta

    Badan Pusat Statistik mencatat PDB perikanan tahun lalu Rp 317,1 triliun alias hanya menyumbang 2,6 persen terhadap PDB nasional. Di sisi lain, KKP tahun ini memasang target fantastis, yakni Rp 900 triliun.

    Selain pencatatan dengan benar, konsumsi ikan akan ditingkatkan dari 36 kg per kapita per tahun menjadi 41 kg per kapita per tahun. Di samping itu, pelarangan alih muatan kapal ikan di tengah laut (transshipment) ilegal akan merekam data ekspor perikanan lebih baik.

    Dengan langkah itu, Susi yakin PDB perikanan Rp 1.900 triliun seperti yang diminta Presiden bisa dicapai 2018. “Mudah-mudahan tahun depan kalau tidak banyak yang ilegal. Persoalannya, di kita banyak barang ilegal keluar-masuk,” ujarnya.

    Presiden Jokowi dalam Rakornas Bidang Kemaritiman mengemukakan Indonesia belum fokus menggarap sektor kelautan dan perikanan yang memiliki nilai hingga US$ 1,33 triliun atau Rp 19.000 triliun.

    Dengan potensi sebesar itu, Kepala Negara berharap minimal 10 persen dari potensi itu bisa digarap dengan mengusahakan aktivitas yang lebih bernilai tambah ketimbang perikanan tangkap, misalnya budi daya laut (marikultur).

    BISNIS.COM



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.