Jokowi Minta Nelayan Tinggalkan Cantrang, Gunakan Teknologi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti (kedua kanan) mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 5 April 2017. Rapat ini juga membahas penindakan pelanggaran penyelundupan benih Lobster. ANTARA/M Agung Rajasa

    Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti (kedua kanan) mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 5 April 2017. Rapat ini juga membahas penindakan pelanggaran penyelundupan benih Lobster. ANTARA/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menilai Indonesia belum sepenuhnya mampu menggarap sektor kelautan dan perikanan yang memiliki nilai jumbo hingga US$1,33 triliun. Nilai tersebut setara dengan Rp 19.000 triliun. Dengan potensi sebesar itu, Kepala Negara berharap minimal 10 persen dari potensi nilai itu bisa digarap.

    "Tapi, kalau pengelolaannya hanya rutinitas, monoton, tidak melakukan terobosan, jangan harap angka ini bisa kita dapatkan. 10 persen saja sudah bagus," kata Presiden Joko Widodo, Kamis, 4 Mei 2017.

    Baca: Kontroversi Cantrang, Pengamat Minta Jokowi Pertahankan Larangan

    Tidak hanya itu, Indonesia selama berpuluh-puluh tahun pun belum fokus akan ilmu pengetahuan dan teknologi serta riset di sektor kelautan dan perikanan.

    Presiden berharap Indonesia fokus pada bidang ini sehingga potensi sumber daya alam dapat digali dan dirasakan masyarakat. Ambil contoh, penggunaan cantrang oleh nelayan selama bertahun-tahun.

    Baca: Bisnis Ikan, Jokowi Bakal Sekolahkan Anak Nelayan ke Jepang

    "Nelayan jangan terus diajak bekerja dengan pola yang lama. Harus berani kita loncat ke dunia yang lain. Sudah berapa puluh tahun kita berurusan dengan cantrang. Setiap tahun urusan cantrang, enggak ada habisnya sehingga melupakan strategi besar yang lain yang memiliki nilai tambah yang lebih baik," katanya.

    Presiden Joko Widodo mengungkit soal offshore aquaculture atau budidaya perikanan lepas pantai yang belum digarap maksimal oleh nelayan. Padahal, offshore aquaculture mengandung nilai tambah puluhan kali lipat dibandingkan dengan penangkapan ikan.

    "Bukan barang mahal, hanya Rp47 miliar. Kalau kita belum bisa kerjakan sendiri, kerja samakan, biar ada transfer of knowledge. Tanpa itu kita tidak akan pernah meloncat. Kita itu terlalu rutinitas, terlalu monoton, terlalu linier, padahal dunia berubah cepat sekali," ucapnya.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.