TEMPO.CO, Jakarta - Subsidi elpiji atau liquefied petroleum gas (LPG) pada 2017 diperkirakan bertambah sekitar Rp 20 triliun mengingat harga acuan minyak mentah Saudi Aramco tak berubah sepanjang tahun dan distribusi tertutup belum bisa berjalan.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja mengatakan, pada APBN Perubahan 2017 terdapat potensi bahwa subsidi LPG membengkak. Dari alokasi Rp 22 triliun, subsidi yang disalurkan berpotensi naik menjadi Rp 42 triliun.
Baca: Pemerintah Ingin Impor LPG dari Iran Ditambah
Pemerintah hingga kini masih memberi subsidi sekitar Rp 4.000 per kilogram pada LPG ukuran 3 kg. Adapun dalam APBN 2017, pagu subsidi LPG ditetapkan sebesar Rp 20 triliun dengan asumsi program subsidi langsung LPG dimulai secara bertahap pada 2017. Diperkirakan, bila penyaluran dibatasi secara penuh, subsidi LPG akan turun menjadi Rp 15 triliun.
Turunnya angka subsidi dikarenakan berkurangnya jumlah rumah tangga penerima yang semula 54,9 juta rumah tangga menjadi hanya 26 juta rumah tangga ketika LPG 3 kg hanya dinikmati rumah tangga miskin dan 2,3 juta usaha mikro.
Baca: Pemerintah Terapkan Subsidi Tertutup Elpiji Mulai Agustus
Dalam APBN Perubahan 2016, kuota LPG 3 kg ditetapkan sebesar 6,25 juta ton dan pada 2017 ditetapkan 7,096 juta ton. "Kalau harga begini terus total [subsidi] Rp 42 triliun. APBN Rp22 triliun. Kalau harga LPG turun, tentu subsidi turun lagi," ujarnya saat acara Forum Gas Nasional di Jakarta, Rabu, 3 Mei 2017. Wiratmaja mendorong masyarakat yang lebih mampu menggunakan LPG nonsubsidi.
Menurut Wiratmaja, tahun ini baru dimulai penyiapan infrastruktur. Baru pada 2018 secara efektif program dijalankan bersamaan dengan program dari Kementerian Sosial. Selain kesiapan infrastruktur, untuk melaksanakan distribusi tertutup, perlu dilakukan perubahan dalam Peraturan Presiden No.104/2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG.
Tujuannya, agar sasaran kebijakan tersebut lebih spesifik. Pada beleid tersebut, penerima subsidi rumah tangga dan usaha mikro. Sementara, agar subsidi tepat sasaran seharusnya diubah menjadi rumah tangga miskin. "Kita mendorong orang yang sudah mampu menggunakan elpiji nonsubsidi kan kemudian tahun depan kita baru pakai kartu sosial," katanya.