Biaya Produksi Gas Dalam Negeri Mahal, Jonan Minta Ini

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar. FOTO/Istimewa

    Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar. FOTO/Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan merasa heran jika biaya produksi lifting gas dalam negeri lebih mahal dibandingkan luar negeri.

    "Saya orang yang tidak bisa mengerti kalau biaya produksi naik tapi hasilnya turun. Sama sekali tidak paham," kata Ignasius Jonan ketika menjadi pembicara di Forum Gas Nasional di salah satu hotel Jakarta, Rabu, 3 Mei 2017.

    Ia meminta semua proses produksi harus lebih efisien, apapun modelnya. "Mau gross split atau mau cost recovery tapi efisiensi dari waktu ke waktu harus sungguh-sungguh," katanya.

    Jonan juga telah menjelaskan hal tersebut kepada Presiden, namun menurutnya Presiden juga tidak memahami hal tersebut. Ia mengimbau untuk dapat menciptakan produk dalam negeri yang berkualitas.

    Dengan kata lain, jika harganya tinggi maka tingkat kualitas dan kuantitas gas juga harus berbanding sama.

    "Bisnis ini harus dilakukan dengan cara orang dewasa, jangan seperti membuat prakarya, di mana biaya produksinya mahal namun dijualnya justru lebih murah. Tidak ada bisnis model yang seperti itu," kata Jonan.

    Jonan juga membandingkan cara menghitung biaya produksi migas di negara maju dan Indonesia. Mantan menteri perhubungan tersebut melihat, jika di negara yang lebih maju, sekitar 70 persen dari nilai karyawan masuk dalam hitungan variabel.

    Dan hal itu tidak dapat dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu banyak Fixed Cost yang tidak bisa dikurangi. Kemudian ia mengingatkan, jika memang tidak bisa dikurangi maka jangan sampai produksinya justru turun.

    "Saya sudah bilang ke SKK Migas tentang hal ini, tapi masih tetap tidak mengerti, kalau kelamaan ya tinggal saya diganti atau Anda (pejabat SKK Migas) yang diganti. Jadi intinya saya minta tingkatkan kualitas dan efisiensi," kata Jonan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.