Kemenkeu: Holding BUMN Tunggu Putusan MA

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Menteri BUMN Rini Soemarno (tengah) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) sebelum mengikuti rapat terbatas tentang  Persiapan Penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 di Kantor Presiden, Jakarta, 3 Mei 2017. Pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank akan berlangsung pada 12-14 Oktober 2018 mendatang di Nusa Dua, Bali. ANTARA FOTO

    Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Menteri BUMN Rini Soemarno (tengah) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) sebelum mengikuti rapat terbatas tentang Persiapan Penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 di Kantor Presiden, Jakarta, 3 Mei 2017. Pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank akan berlangsung pada 12-14 Oktober 2018 mendatang di Nusa Dua, Bali. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Vincent Sonny Loho, mengatakan pembentukan induk usaha (holding) BUMN tinggal menunggu legalitas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016. Materi beleid tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara BUMN dan perseoran terbatas itu tengah diuji Mahkamah Agung (MA).

    Sonny mengatakan keputusan MA akan menentukan nasib holding BUMN. "Kalau MA memutuskan tidak ada pelanggaran dalam PP 72, ya jalan," kata dia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 3 Mei 2017.

    Namun jika MA menyatakan materi PP 72 tidak sesuai dengan ketentuan, pemerintah akan mengubahnya. "Mesti revisi dulu," ujarnya.

    Baca:
    Holding BUMN Perbankan Tinggal Tunggu Perpres
    Pemerintah Siapkan 4 Holding BUMN Baru Tahun Depan

    Ia berharap kajian terbaru itu bisa disetujui DPR dan bisa berlaku. Terkait dengan potensi penerimaan, Heru mengaku mengikuti alur. Ia mengatakan porsi penerimaan akan dihitung secara proporsional. "Tergantung kapan berlaku aturannya," ujar dia.

    PP 72 digugat oleh Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). KAHMI menilai aturan tersebut berpotensi merugikan negara. Pasalnya, PP 72 mengatur pelaksanaan inbreng saham tanpa melalui mekanisme APBN dan tanpa persetujuan DPR. 

    Simak: 
    Bentuk Holding Bank, Menteri Rini: Nasabah Bertambah, Biaya Turun
    Begini Usul Stafsus Menteri BUMN Soal Holding BUMN Tambang

    Sonny mengatakan pemerintah telah memberikan jawaban atas gugatan tersebut. "Kami sudah kirim jawabannya.

    Menurut Sonny, holding BUMN secara umum sudah siap baik secara proporsal, kajian, dan teknisnya. Menurut dia, holding pertambangan merupakan holding yang paling siap dilaksanakan.

    Ia mengklaim holding bisa membuat perusahaan lebih baik. "Berdiri sendiri tidak sekuat kalau jadi satu," katanya. Ia mencontohkan PT Perkebunan Nusantara III yang digabung dan sekarang memiliki performa yang lebih baik. 

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.