Sri Mulyani Berharap Pelaku Industri Kelapa Sawit Taat Pajak

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto udara perkebunan kelapa sawit di Belitung, Bangka Belitung, Jumat (16/12). Pemerintah mulai merancang aturan untuk menghentikan sementara (moratorium) pembukaan lahan baru perkebunan kelapa sawit dan tambang. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    Foto udara perkebunan kelapa sawit di Belitung, Bangka Belitung, Jumat (16/12). Pemerintah mulai merancang aturan untuk menghentikan sementara (moratorium) pembukaan lahan baru perkebunan kelapa sawit dan tambang. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap pengusaha yang bergelut di industri kelapa sawit taat membayar pajak. Tak hanya pengusaha sebagai wajib pajak pribadi, tapi juga perusahaan sebagai wajib pajak badan.

    Baca: Sri Mulyani Minta Industri Sawit Sumbang Pendapatan Negara

    "Saya berharap pelaku besar bisa memyampaikan ekspresi atau kepatuhan dalam membayar pajak berdasarkan jumlah lahan dan produksi," kata Sri Mulyani di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa, 2 Mei 2017. Ia juga mengimbau pelaku tidak melakukan praktik transfer pricing yang tidak adil bagi Indonesia.

    Sri Mulyani memastikan pemerintah akan terus mengawasi kepatuhan pajak. Dengan begitu, pemerintah mendapat penerimaan pajak yang seharusnya.

    Berdasarkan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2016, pungutan pajak sektor kelapa sawit tidak optimal dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Akibatnya, terdapat kurang bayar pungutan sebesar Rp 2,1 miliar dan lebih bayar Rp 10,5 miliar. 

    Simak: KPK: Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit Rawan Korupsi

    Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan tingkat kepatuhan pajak, baik perorangan maupun badan, juga menurun. Sejak 2011-2015, wajib pajak badan menurun sebanyak 24,3 persen. "Sedangkan kepatuhan wajib pajak perorangan turun 36 persen," katanya dalam keterangan tertulis, Senin, 24 April 2017.

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.