Enam Pelanggaran Lingkungan Freeport Versi BPK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pendemo yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua AMP) dan PRI - West Papua melakukan aksi di depan kantor Freport di Jakarta, 7 April 2017. Aksi ini bertepatan dengan 50 tahun kontrak karya Freeport pada 7 April 1967. TEMPO/Amston Probel

    Pendemo yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua AMP) dan PRI - West Papua melakukan aksi di depan kantor Freport di Jakarta, 7 April 2017. Aksi ini bertepatan dengan 50 tahun kontrak karya Freeport pada 7 April 1967. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.COJakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan enam pelanggaran yang dilakukan PT Freeport Indonesia di Papua, yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kontrak karya tahun anggaran 2013-2015. 

    BPK menyatakan Freeport menyebabkan kerusakan lingkungan karena membuang limbah hasil penambangan ke hutan, sungai, muara, dan laut. Total potensi kerugian lingkungan yang timbul mencapai Rp 185 triliun.

    "Nilai itu adalah hasil kalkulasi oleh Institut Pertanian Bogor yang ditelaah BPK dalam konteks keuangan negara," kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara kepada Tempo, Senin, 1 Mei 2017.

    Baca: 
    Agar Kontrak Freeport Jadi IUPK, Ini yang Dilakukan ESDM
    Menteri ESDM Beri Izin Ekspor Mineral Freeport dan Amman

    Moermahadi mengungkapkan, temuan ini diperoleh berdasarkan analisis dan evaluasi data dari berbagai sumber.

    1. Pelanggaran penggunaan kawasan hutan lindung seluas 4.535,93 hektare
    Freeport tak mengantongi izin pinjam-pakai pada 2008-2015. Aktivitas pertambangan ini melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Negara kehilangan penerimaan negara bukan pajak dari penggunaan kawasan hutan. Potensi kerugian negara Rp 270 miliar.

    2. Kelebihan pencairan jaminan reklamasi Freeport 
    BPK menemukan kelebihan pencairan jaminan reklamasi sebesar US$ 1,43 juta atau Rp 19,4 miliar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada 25 Mei 2016. BPK menilai dana itu seharusnya masih ditempatkan di pemerintah.

    BPK juga menemukan hitungan tim pengawas Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak konsisten dan hasil penilaian yang tidak akurat. Ditemukan pula ketidaksesuaian laporan reklamasi dengan fakta di lapangan.

    3. Penambangan bawah tanah tanpa izin lingkungan
    Freeport melakukan penambangan di bawah tanah tanpa izin lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan yang dikantongi Freeport sejak 1997 tidak mencakup tambang bawah tanah.

    4. Penambangan Freeport menimbulkan kerusakan 
    Penambangan Freeport membuat kerusakan gara-gara membuang limbah operasional di sungai, muara, dan laut. Pemerintah tak mampu mencegah kerusakan hingga produksi Freeport telah mencapai 300 ribu ton. Potensi kerugian negara Rp 185 triliun.

    5. Freeport belum menyetorkan kewajiban dana pascatambang periode 2016 ke pemerintah
    Potensi kerugian negara US$ 22,29 juta atau sekitar Rp 293 miliar.

    6. Pengawasan kurang ketat 
    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kurang ketat mengawasi Freeport dalam hal dampak penurunan permukaan akibat tambang bawah tanah. Potensi kerugian negara Rp 185,563 triliun.

    Sumber: BPK

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.