Enam Pelanggaran Lingkungan Freeport Versi BPK  

Reporter

Pendemo yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua AMP) dan PRI - West Papua melakukan aksi di depan kantor Freport di Jakarta, 7 April 2017. Aksi ini bertepatan dengan 50 tahun kontrak karya Freeport pada 7 April 1967. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.COJakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan enam pelanggaran yang dilakukan PT Freeport Indonesia di Papua, yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kontrak karya tahun anggaran 2013-2015. 

BPK menyatakan Freeport menyebabkan kerusakan lingkungan karena membuang limbah hasil penambangan ke hutan, sungai, muara, dan laut. Total potensi kerugian lingkungan yang timbul mencapai Rp 185 triliun.

"Nilai itu adalah hasil kalkulasi oleh Institut Pertanian Bogor yang ditelaah BPK dalam konteks keuangan negara," kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara kepada Tempo, Senin, 1 Mei 2017.

Baca: 
Agar Kontrak Freeport Jadi IUPK, Ini yang Dilakukan ESDM
Menteri ESDM Beri Izin Ekspor Mineral Freeport dan Amman

Moermahadi mengungkapkan, temuan ini diperoleh berdasarkan analisis dan evaluasi data dari berbagai sumber.

1. Pelanggaran penggunaan kawasan hutan lindung seluas 4.535,93 hektare
Freeport tak mengantongi izin pinjam-pakai pada 2008-2015. Aktivitas pertambangan ini melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Negara kehilangan penerimaan negara bukan pajak dari penggunaan kawasan hutan. Potensi kerugian negara Rp 270 miliar.

2. Kelebihan pencairan jaminan reklamasi Freeport 
BPK menemukan kelebihan pencairan jaminan reklamasi sebesar US$ 1,43 juta atau Rp 19,4 miliar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada 25 Mei 2016. BPK menilai dana itu seharusnya masih ditempatkan di pemerintah.

BPK juga menemukan hitungan tim pengawas Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak konsisten dan hasil penilaian yang tidak akurat. Ditemukan pula ketidaksesuaian laporan reklamasi dengan fakta di lapangan.

3. Penambangan bawah tanah tanpa izin lingkungan
Freeport melakukan penambangan di bawah tanah tanpa izin lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan yang dikantongi Freeport sejak 1997 tidak mencakup tambang bawah tanah.

4. Penambangan Freeport menimbulkan kerusakan 
Penambangan Freeport membuat kerusakan gara-gara membuang limbah operasional di sungai, muara, dan laut. Pemerintah tak mampu mencegah kerusakan hingga produksi Freeport telah mencapai 300 ribu ton. Potensi kerugian negara Rp 185 triliun.

5. Freeport belum menyetorkan kewajiban dana pascatambang periode 2016 ke pemerintah
Potensi kerugian negara US$ 22,29 juta atau sekitar Rp 293 miliar.

6. Pengawasan kurang ketat 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kurang ketat mengawasi Freeport dalam hal dampak penurunan permukaan akibat tambang bawah tanah. Potensi kerugian negara Rp 185,563 triliun.

Sumber: BPK

PUTRI ADITYOWATI






Profil 3 Calon Sekda DKI, Hanya 1 yang akan Dipilih Jokowi

2 hari lalu

Profil 3 Calon Sekda DKI, Hanya 1 yang akan Dipilih Jokowi

Tiga nama calon Sekda DKI sudah diserahkan ke Mendagri, yaitu Joko Agus Setyono, Dhany Sukma, dan Michael Rolandi Cesnanta Brata. Bagaimana profil mereka?


Perjalanan Heru Budi Copot Marullah Matali Lalu Ingin Calon Sekda DKI yang Paham Anggaran

3 hari lalu

Perjalanan Heru Budi Copot Marullah Matali Lalu Ingin Calon Sekda DKI yang Paham Anggaran

Proses seleksi terbuka Sekda DKI telah rampung. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut tiga nama calon Sekda telah diserahkan ke Mendagri.


Heru Budi Sebut 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah Diserahkan ke Mendagri

3 hari lalu

Heru Budi Sebut 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah Diserahkan ke Mendagri

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) sudah berada di Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk selanjutnya dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).


3 Calon Sekda DKI Lolos Seleksi, Kepala BPK Bali Raih Nilai Tes Manajerial Tertinggi

5 hari lalu

3 Calon Sekda DKI Lolos Seleksi, Kepala BPK Bali Raih Nilai Tes Manajerial Tertinggi

Presiden Jokowi akan memilih satu dari tiga nama calon itu untuk ditetapkan sebagai Sekda DKI Jakarta.


Heru Budi Ingin Sekda DKI yang Paham Soal Anggaran

7 hari lalu

Heru Budi Ingin Sekda DKI yang Paham Soal Anggaran

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tak memiliki kriteria khusus untuk calon Sekda DKI. Dia hanya ingin Sekda yang memahami anggaran.


Seleksi Terbuka Calon Sekda DKI, 5 Pejabat DKI Jakarta Lolos ke Tahap Wawancara

8 hari lalu

Seleksi Terbuka Calon Sekda DKI, 5 Pejabat DKI Jakarta Lolos ke Tahap Wawancara

Seleksi wawancara pansel terhadap 6 calon Sekda DKI itu dilaksanakan hari ini di Kementerian Dalam Negeri.


Pasar Jaya Sebut Penyaluran Paket Bansos DKI 2020 Sudah Rampung, tapi Ogah Rincikan Jumlahnya

15 hari lalu

Pasar Jaya Sebut Penyaluran Paket Bansos DKI 2020 Sudah Rampung, tapi Ogah Rincikan Jumlahnya

Pasar Jaya enggan merinci jumlah dan nilai paket beras bantuan sosial (bansos) Covid-19 Jakarta 2020 yang ditanganinya. Ia menegaskan telah menyelesaikan keseluruhan kewajibannya sesuai pesan Dinas Sosial.


Bamsoet Apresiasi Capaian Kinerja BPK

18 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Capaian Kinerja BPK

SAI20 dibentuk sebagai platform pertemuan badan pemeriksa atau Supreme Audit Institutions (SAI) negara anggota G20


Terpopuler Metro: Bansos DKI, Anggaran Alat Kesehatan Dicoret, dan Bursa Cagub DKI

20 hari lalu

Terpopuler Metro: Bansos DKI, Anggaran Alat Kesehatan Dicoret, dan Bursa Cagub DKI

Tudingan kprupsi bansos DKI pada 2020 yang muncul di Twitter menjadi berita terpopuler


Hasil Audit BPK: Pengadaan Bansos DKI 2020 Senilai Rp 3,68 Triliun, Pakai Dana BTT

21 hari lalu

Hasil Audit BPK: Pengadaan Bansos DKI 2020 Senilai Rp 3,68 Triliun, Pakai Dana BTT

Isu bansos DKI 2020 mencuat pasca muncul tudingan korupsi yang disampaikan di Twitter. Apa hasil audit BPK soal dana bansos DKI tiga tahun lalu?