Mei, Menteri Rini Targetkan Pinjaman Cina untuk Kereta Cepat Cair  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri BUMN, Rini Soemarno membuka acara pameran Telkom Craft Indonesia yang digelar di Jakarta Convention Centre, Jakarta, 10 Maret 2017. Usai membuka Pameran Rini mengunjungi sejumlah stand yang ada di arena pameran. TEMPO/Yola Destria/Magang

    Menteri BUMN, Rini Soemarno membuka acara pameran Telkom Craft Indonesia yang digelar di Jakarta Convention Centre, Jakarta, 10 Maret 2017. Usai membuka Pameran Rini mengunjungi sejumlah stand yang ada di arena pameran. TEMPO/Yola Destria/Magang

    TEMPO.COBogor - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengatakan pencairan dana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dari China Development Bank (CDB) akan ditandatangani pertengahan Mei mendatang. Pada tahap awal, dana yang dicairkan senilai US$ 1 miliar.

    "Target tanda tangan 15 Mei. Dengan itu, pencairannya bisa segera dimulai," kata Rini dalam media gathering Kementerian BUMN di Wikasatrian, Bogor, Jumat malam, 28 April 2017.

    Baca: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terkendala Lahan

    Menurut Rini, dana yang dibutuhkan untuk membangun proyek ini memang membengkak, semula US$ 5,19 miliar menjadi US$ 5,99 miliar. Namun, CDB tetap bersedia menaikkan pinjamannya untuk proyek itu. "Saat kita negosiasi dengan CDB, kalau ada cost of run up to 50 persen, CDB akan menaikkan (pinjaman)."

    Baca: Luhut Ungkap Kelemahan Cina dalam Proyek Kereta Cepat

    Rini menuturkan, terdapat beberapa alasan anggaran proyek kereta cepat ini meningkat. Awalnya, proyek ini tidak memakai terowongan. "Setelah soil test, ternyata lebih baik pakai terowongan. Paling mahal itu, perubahan antara elevated dengan terowongan. Lalu, tambahan cost di beberapa titik pembebasan lahan," katanya.

    Pada 4 April lalu, PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) dan High Speed Railway Contractor Consortium (HSRCC) menandatangani kontrak EPC (Engineering, Procurement, and Construction) untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kontraktor pun dapat mulai bekerja setelah penandatanganan tersebut.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.