Pelaku Usaha Dorong Pemerintah Negosiasi Resolusi Sawit

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petani menata buah kelapa sawit hasil panen di perkebunan Mesuji Raya, OKI, Sumatera Selatan, Minggu (4/12). ANTARA FOTO/Budi Candra Setya

    Petani menata buah kelapa sawit hasil panen di perkebunan Mesuji Raya, OKI, Sumatera Selatan, Minggu (4/12). ANTARA FOTO/Budi Candra Setya

    TEMPO.CO, Pangkalpinang - Para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit meminta pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan Parlemen Uni Eropa terkait dengan resolusi sawit yang menganggap produk Indonesia tersebut masih menciptakan banyak masalah.

    Direktur Keuangan Kencana Agri Group Kent Surya mengatakan bahwa pemerintah dan asosiasi pelaku usaha sawit seperti Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI), harus menyuarakan soal tudingan yang dikeluarkan oleh Parlemen Eropa beberapa waktu lalu itu.

    "Kami mengusulkan untuk lobi supaya peraturan itu tidak jadi diterapkan. Melalui GAPKI, yang didukung oleh pemerintah," ujar Kent, di Tempilang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat, 28 April 2017.

    Parlemen Uni Eropa, beberapa waktu lalu telah mengeluarkan resolusi soal sawit. Produk sawit dan turunannya dianggap masih menciptakan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran HAM. Namun, beberapa pihak menanggapi munculnya resolusi tersebut penuh kepentingan bisnis.

    Lihat juga:
    Bos AirAsia Puji Jokowi: Pertama Kali Pemimpin Peduli Pariwisata
    Situs Telkomsel Diretas, Manajemen Minta Maaf ke Pelanggan
    Asyiikk, TKI di Korea Selatan Dapat Uang Pensiun Rp 30 - 50 Juta
    Jasa Angkutan Logistik Jateng Andalkan E-Commerce
    Cerita Rachmat Gobel Susahnya Garap Pasar Ekspor Produk Nasional

    Kepentingan bisnis yang dimaksud antara lain adalah terkait dengan produktivitas sawit yang terbilang tinggi dibandingkan minyak nabati lainnya. Dari satu hektare lahan sawit, bisa menghasilkan 4-6 ton "Crude Palm Oil" (CPO). Sementara minyak biji bunga matahari, rapeseed dan kedelai hanya berkisar dari 1-2 ton minyak nabati per hektare.

    Kent menambahkan, hingga saat ini masih belum ada dampak yang terjadi, khususnya terkait masalah harga komoditas sawit akibat adanya resolusi Parlemen Uni Eropa tersebut. Menurutnya, hal itu dikarenakan aturan tersebut masih belum diratifikasi oleh negara-negara anggota Uni Eropa.

    "Jika sudah diratifikasi, itu dampaknya juga tidak langsung, tapi pada saat mulai diberlakukan. Namun, sentimen psikologis yang akan berpengaruh," tutur Kent.

    Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi soal sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit karena dinilai masih menciptakan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran HAM.

    Dalam resolusi yang secara khusus menyebut Indonesia itu, menghasilkan voting 640 anggota parlemen setuju, 18 menolak dan 28 abstain. Laporan sawit bersifat non-binding ini akan diserahkan kepada Komisi dan Presiden Eropa.

    Dalam resolusi tersebut, untuk mengatasi dampak produksi minyak sawit, seperti penggundulan hutan, degradasi habitat, terutama di Asia Tenggara, Uni Eropa, harus memperkenalkan skema sertifikasi tunggal untuk sawit memasuki pasar Uni Eropa dan juga menghentikan bertahap penggunaan minyak nabati yang mendorong deforestasi sampai 2020.

    Parlemen Eropa mencatat, sebesar 46 persen impor minyak sawit Uni Eropa untuk memproduksi biofuel, membutuhkan penggunaan sekitar satu juta hektare tanah tropis. Selain pendorong deforestasi, Parlemen Eropa menyatakan, sebagian besar produksi global minyak sawit melanggar hak asasi manusia dan standar sosial memadai.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cesium 137 dan Bahaya Radiasi Pada Tubuh Manusia

    Cesium 137 adalah bahan radioaktif yang digunakan berbagai industri dan pengobatan. Bila salah dikelola, bahan itu akan menimbulkan sejumlah penyakit.