TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 60 titik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) akan menjadi prioritas dalam program percepatan pemanfaatan gas bumi untuk sektor transportasi darat.
Melalui Permen ESDM No. 25/2017 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Gas untuk Transportasi, badan usaha wajib menambah dispenser gas pada unit SPBU existing yang berada di dekat jaringan pipa gas bumi. Adapun, pemerintah nantinya akan menetapkan peta jalan berikut titik mana yang harus memulai penambahan dispenser gas lebih dulu.
Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Dilo Seno Widagdo mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi 60 titik SPBU Pertamina yang terfasilitasi jaringan pipa gas PGN. Menurutnya, 60 titik SPBU ini akan menjadi prioritas di antara 150 SPBU yang siap ditambah dispenser gas.
"Kita sudah identifikasi ada 60 titik SPBU Pertamina, yang dikelola Pertamina sudah terfasilitasi ada jaringna infrastruktur PGN. Ini akan diprioritaskan untuk diakselerasi," ujarnya saat jumpa pers di Jakarta, Kamis, 27 April 2017.
Kendati demikian, dia menyebut perlu diskusi untuk menindaklanjuti secara teknis detail penempatan dispenser gas seperti apa. Begitu pula siapa yang harus mengeluarkan modal untuk memasang dispenser gas tambahan.
"Siapa nanti lakukan invest, itu belum jelas, ini kita coba simulasikan mana porsi PGN, Pertamina dan pemerintah," katanya.
Dia menyebut dengan harga jual bahan bakar gas (BBG) per liter setara premium (lsp) sebesar Rp3.100, sulit menarik minat pelaku usaha untuk membangun stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). Pasalnya, harga itu tak memenuhi skala ekonomi. Namun, bila harganya lebih tinggi, BBG akan semakin tak dilirik oleh konsumen karena harus dibandingkan dengan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut perhitungannya, harga yang sesuai keekonomian sebesar Rp4.600 per lsp.
"SPBG formulasi sudah ada, sekarang kan Rp3.100 tidak ekonomi, sesuai keekonomian itu di Rp4.600," katanya.
Dia menilai harga rendah akan bertahan sampai penggunaan BBG naik menyentuh 60 persen. Sementara, saat ini bahkan belum mencapai 20 persen. Sebagai gambaran, baru bajaj, bus Transjakarta dan sebagian kecil kendaraan dinas yang menggunakan BBG.
Pada 2013, volume gas yang terserap sebesar 3,21 billion British thermal unit per day (BBtud) atau 71,3 persen dari volume terkontrak 4,50 BBtud. Penyerapan naik di 2014 dengan realisasi 3,80 BBtud setara 43,6 persen dari volume terkontrak 8,70 BBtud.
Kemudian, pada 2015 gas untuk sektor transportasi terserap 6,06 BBtud atau 69,6 persen dari 8,70 BBtud yang terkontrak. Lalu, pada 2016 hanya 3,59 BBtud yakni 42,2 persen dari 8,50 BBtud yang terkontrak.
"Kalau sudah 60 persen [penggunaannya], dicabut diskonnya. Rp3.100 aja enggak ada yang mau beli."
