BPS Ungkap Kesulitan Sensus Pertanian

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto (tengah) menyampaikan rilis pertumbuhan ekonomi kuartal III 2016 di Kantor Pusat BPS, Jakarta, 7 November 2016. Tempo/Fajar Pebrianto

    Ketua Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto (tengah) menyampaikan rilis pertumbuhan ekonomi kuartal III 2016 di Kantor Pusat BPS, Jakarta, 7 November 2016. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta -  Badan Pusat Statistik (BPS)  hari ini meluncurkan hasil Sensus Ekonomi untuk tahun 2016. Sensus ini mencakup data seluruh lapangan usaha yang dilakukan masyarakat  di luar lapangan usaha sektor pertanian.

    Baca: BPS Perkirakan Inflasi Tinggi pada Mei dan Juni

    "Ini adalah sensus ekonomi keempat yg dilakukan BPS, setelah tahun 1986, 1996, dan tahun 2006," kata Kepala BPS  Suhariyanto di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Kamis, 27 April 2017. "Sensus ini lebih susah dari sensus pertanian, karena mencakup banyak sektor usaha."

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomuan, Darmin Nasution mengapresiasi peluncuran Sensus Ekonomi 2016. "Kebutuhan akan data penting untuk menentukan arah pembangunan yang lebih baik," katanya.

    Menurut Darmin,  arah pembangunan ekonomi 2017 akan semakin mambaik. "Pertumbuhan tahun lalu walau  hanya 5,02 persen, tapi sudah ada pembalikan arah untuk awal tahun 2017 ini," ujarnya.

    Baca: BPS: Sejak Awal Tahun, Kunjungan Wisatawan Asing Naik

    Kondisi ekonomi makro Indonesia saat ini, menurut Darmin, menunjukkan tren yang sangat baik. Tren baik tersebut dapat dilihat dari penurunan angka pengangguran, kemiskinan, dan rasio gini. "gini rasio turun karena kita bangun infrastruktur besar-besaran, memang masih ada ketimpangan, tapi kita akan terus lakukan pemerataan."

    FAJAR PEBRIANTO|SETIAWAN ADIWIJAYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.