Menteri Arief Ceritakan Strategi 169 Negara Penerima Bebas Visa

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pariwisata Arief Yahya beserta Direktur Utama Garuda Indonesia M Arif Wibowo dan Nugroho Eko Cahyo mewakili Dirut BNI didampingi Puteri Indonesia 2016 Kezia Warouw secara resmi membuka gelaran Garuda Indonesia Travel Fair (GAFT) 2016 di JCC Jakarta, 29 April 2016. TEMPO/Selfy Momongan

    Menteri Pariwisata Arief Yahya beserta Direktur Utama Garuda Indonesia M Arif Wibowo dan Nugroho Eko Cahyo mewakili Dirut BNI didampingi Puteri Indonesia 2016 Kezia Warouw secara resmi membuka gelaran Garuda Indonesia Travel Fair (GAFT) 2016 di JCC Jakarta, 29 April 2016. TEMPO/Selfy Momongan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata Arief Yahya berkesempatan membeberkan kiat suksesnya dalam mengembangkan pariwisata dalam Forum World Travel & Tourism Council (WTTC) Global Summit di Bangkok, Thailand.

    Dalam acara yang digelar pada 26-27 April 2017, Arief memaparkan kunci suksesnya dalam mengelola pariwisata di Indonesia di hadapan para menteri pariwisata, dan pelaku swasta di Thailand.

    "Kesuksesan Indonesia dalam mengelola pariwisata tentunya didukung oleh langkah Presiden RI Joko Widodo yang telah menempatkan pariwisata sebagai leading sector pembangunan," katanya mengutip keterangan resminya, Rabu, 26 April 2017.

    Guna memudahkan wisatawan mancanegara masuk Indonesia, Indonesia telah menyediakan fasilitas bebas visa. “Kami sekarang memfasilitasi 169 negara sebagai penerima bebas visa dari sebelumnya yang hanya 25 negara,” sebutnya.

    Menurut Arief, imbas kebijakan itu sangat terasa. Tahun pertama sejak pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan (BVK) itu, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia naik dramatis yakni hingga 20 persen.

    Kebijakan BVK itu, sejatinya bermula dari saran para petinggi UNWTO saat Menpar Arief mempresentasikan kondisi pariwisata Indonesia. Terutama dengan target kunjungan wisman sampai dua kali lipat, dari 9,3 juta 2014, dan melompat ke 20 juta di 2019.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.