TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian bersama dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini menggelar rapat panitia kerja membahas tentang program cetak sawah dan perluasan lahan pertanian.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Pending Dadih Pemana pun memaparkan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program selama ini. "Pertama tentang konstruksi bagi wilayah dengan hamparan sempit membuat mobilisasi alat berat jadi tinggi, dan perlu ditetapkan cetakan sawah yang dilihat dari sisi ekonomis dan produksi," katanya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 26 April 2017.
Pending melanjutkan sebagai evaluasi pemanfaatan program, partisipasi petani juga harus ditingkatkan agar manfaat program dapat terasa lebih optimal. Kemudian, sinergi antar unit kerja dalam program ini juga harus terus dibangun, khususnya untuk memberikan pembinaan yang berkelanjutan. "Perlu dilakukan evaluasi pasca cetak sawah sebagai umpan balik."
Baca: DPR Gelar Rapat Bahas Perluasan Lahan Pertanian
Menurut Pending, secara umum kualitas teknis cetak sawah sudah memenuhi standar, yaitu dibuatnya terasering dan galengan. Namun, percetakan sawah masih belum sepenuhnya mencakup irigasi di jalan usaha tani, terlebih jika sumber air jauh dari area lahan. "Untuk kualitas hasil padi pada umumnya baik dengan IP 2 dan produktivitas 3 ton per hektar."
Dia mengatakan hambatan utama dalam peningkatan produksi adalah ketersediaan air, kualitas tanah, dan hama. Kualitas kelompok tani juga dinilai perlu ditingkatkan, terlebih Pending mengungkapkan adanya kendala perubahan struktur organisasi di daerah. Sehingga, komunikasi dan intensitas koordinasi dengan daerah terhambat. "Kami mengharapkan perbaikan, saran, dan utamanya dengan keberlanjutan percetakan sawah masing-masing daerah," ucapnya.
Setelah mendengarkan hambatan dan evaluasi program cetak sawah yang disampaikan pemerintah, anggota dewan pun bergantian memberikan tanggapan dan catatannya. "Seolah-olah di sini terlihat tidak adanya efektivitas dan mengarah kepada dinas, lalu cetak sawah ini kan termasuk menyiapkan lahan yang berkualitas untuk merangsang petani," kata Wakil Ketua Komisi IV, Herman Khaeron.
Simak: Angkasa Pura II Datangkan Skytrain Soekarno-Hatta dari Korea
Selanjutnya, Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar, Azhar Romli mempertanyakan tentang program cetak sawah yang masih belum merata atau masih sedikit realisasinya di beberapa daerah. Dia meminta pemerintah membuat prioritas dalam program ini. "Harus ada pemetaan yang disesuaikan dengan potensi daerah, kalau ingin meningkatkan suplai yang potensial harus didorong," ujarnya.
Kemudian, Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Nasyit Umar menyoroti perihal anggaran yang diberikan di setiap daerah. "Apakah anggaran di semua daerah sama Rp 16 juta per hektar, padahal vegetasi itu kan beda-beda," katanya.
Simak: BKPM: Realisasi Investasi Kuartal I 2017 Capai Rp 165,8 Triliun
Lalu untuk anggaran 2017 ini, Nasyit meminta pemerintah mulai memberikan laporan berkala tentang lokasi dengan survei investigasi desain yang telah siap. "Kalau survei investigasi desain sudah siap baru bisa dilaksanakan, kami harap laporkan dulu agar pelaksanaan sesuai."
Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hermanto pun meminta Kementerian Pertanian menjelaskan secara rinci kendala yang menjadi penyebab program ini belum sepenuhnya terealisasi. "Apa kendalanya, kenapa pelaksanaannya belum 100 persen, Dirjen perlu melakukan pendalaman apakah ada faktor lain seperti anggaran atau pelaksanaan yang sulit."
GHOIDA RAHMAH
