Musrenbangnas 2017, Pemerintah Sinkronkan Rencana Pembangunan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bambang Sumantri Brojonegoro. TEMPO/Subekti

    Bambang Sumantri Brojonegoro. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 26 April 2017.

    Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan Musrenbangnas 2017 digelar dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang mengangkat tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”.

    Baca: Fokus Jokowi 2018: Industri Pengolahan, Pertanian, dan Pariwisata

    "Musrenbangnas 2017 merupakan bentuk koordinasi untuk mensinkronkan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Dalam Musrenbangnas, setiap program prioritas dan proyek prioritas beserta lokasinya akan dibahas bersama," ujar Bambang.

    Menurut Bambang, penyusunan RKP 2018 berprinsip money follows program. Prinsip itu dijalankan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan empat fokus. "Pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran. Kedua, penguatan pengendalian perencanaan."

    Fokus ketiga, menurut Bambang, adalah penguatan perencanaan berbasis kewilayahan. Dan fokus keempat adalah penguatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, maupun swasta melalui skema KPBU dan PINA (pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah).

    Musrenbangnas 2017 juga membahas secara khusus terkait dengan pembangunan Papua dan Papua Barat. "Menitikberatkan pada pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, serta pengembangan ekonomi lokal," tutur Bambang.

    Baca:Pertumbuhan Ekonomi Membaik Didukung 3 Faktor Ini

    Hasil dari Musrenbangnas 2017, menurut Bambang, akan dituangkan dalam Rancangan Akhir RKP 2018 yang selanjutnya dibahas dalam sidang kabinet paripurna dan ditetapkan menjadi RKP 2018. "Selanjutnya akan diterbitkan Peraturan Presiden tentang RKP 2018."

    RKP 2018, kata Bambang, akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. "Kami berharap RKP 2018 dapat rampung dan disampaikan kepada publik dalam acara peluncuran RKP 2018 oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada Juli 2017," ujarnya.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.