Menteri Basuki Dukung Pengembangan Kota Bekasi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kiri) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno (kanan) saat memantau proyek pembangunan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Kalimalang, Jakarta Timur, 7 November 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kiri) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno (kanan) saat memantau proyek pembangunan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Kalimalang, Jakarta Timur, 7 November 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR menyambut baik sinergi program antara pemerintah pusat dan daerah terkait penyusunan program pembangunan infrastruktur berdasarkan pengembangan kewilayahan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

    Terkait dengan pembangunan kota Bekasi, Menteri Basuki menyampaikan agar dapat dimanfaatkan secara positif untuk melayani masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian PUPR mengundang wilayah terkait termasuk Bekasi untuk mensinergikan program-program pembangunan di Kementerian PUPR khususnya.

    "Terkait pembangunan perkotaan di Bekasi maka saya sampaikan kepada Pak Walikota agar manfaatkanlah saya yang positif untuk melayani masyarakat, sehingga Bekasi lebih baik lagi," kata Basuki Hadimuljono saat menghadiri Forum Mitra Kota Bekasi yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bekasi, di Hotel Horison Bekasi, pada Jumat malam, 21 April 2017.

    Baca: Rampungkan 16 Ruas Tol, Jasa Marga Butuh Dana Rp 70 Triliun

    Menteri Basuki menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan dimulai pembangunan jalan Tol Jakarta -Cikampek II (Elevated Toll) untuk meningkatkan kapasitas jalan sehingga mengurangi kemacetan lalu lintas Bekasi-Jakarta dan sebaliknya.

    Jalan tol Jakarta-Cikampek II ini sepanjang 36 kilometer, dibangun dengan investasi sebesar Rp 16 triliun oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) konsorsium PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Ranggi Sugiron Perkasa.

    Pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek II terdiri dari sembilan seksi yaitu Seksi Cikunir-Bekasi Barat (2,99 kilometer), Seksi Bekasi Barat-Bekasi Timur (3,63 kilometer), Seksi Bekasi Timur-Tambun (4,34 kilometer), Seksi Tambun-Cibitung (3,30 kilometer), Seksi Cibitung-Cikarang Utama (4,46 kilometer). Kemudian Seksi Cikarang Utama-Cikarang Barat (2,72 kilometer), Seksi Cikarang Barat-Cibatu (3,16 kilometer), seksi Cibatu-Cikarang Timur (2,45 kilometer) dan seksi Cikarang Timur-Karawang Barat (9,79 kilometer).

    Simak: Kemenhub: Tarif LRT Rp 12 Ribu

    Proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (elevated) direncanakan akan dibangun mulai Triwulan II 2017 dan ditargetkan beroperasi pada 2019. Selain itu Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan kini sedang melakukan  pemanfaatan alur Sungai Cikarang dan Sungai Bekasi atau Cikarang Bekasi Laut (CBL) untuk dapat dilewati oleh kapal pengangkut peti kemas di daerah industri Cikarang dan kawasan industri sekitarnya. Untuk itu diperlukan pengerukan sehingga kedalamannya memenuhi ketentuan.

    "Apabila CBL rampung, penggunaan truckboat bisa mengangkut 100 peti kemas sehingga akan mengurangi pengangkutan peti kemas melalui jalan tol dan jalan raya," tambahnya.

    Sementara itu infrastruktur terkait sumber daya air yakni pembangunan embung-embung baru dalam rangka mengurangi banjir di Kota Bekasi yang akan dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR.

    Walikota Bekasi Rahmat Effendi, mengungkapkan, pada saat Kota Bekasi masih berumur 2 tahun, itu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota Bekasi hanya Rp 175 miliar, dan sekarang di tahun 2017 tumbuh mencapai Rp 5,5 triliun.

    DESTRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.