Begini Cara Kementan Hadang Jeruk Impor dari Cina

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi cabai. TEMPO/Tony Hartawan

    Ilustrasi cabai. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian menggenjot produksi jeruk, cabai, dan bawang mulai tahun ini. Tiga komoditas tersebut menjadi prioritas sejalan instruksi Presiden Joko Widodo agar belanja anggaran 2018 di sektor pertanian fokus pada pengembangan holtikultura.

    Direktur Buah dan Florikultura Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian Sarwo Edhy menyampaikan pengembangan holtikultura dilakukan melalui penambahan areal tanam dan peningkatan anggaran. Jeruk misalnya, areal tanam pada tahun ini seluas 3.000 ha, bertambah di 2018 menjadi 4.000 ha dengan anggaran Rp 55,2 miliar.

    Baca: BI Dorong Pertanian Dan Pariwisata Jawa Tengah

    Dengan perhitungan produktivitas 4 ton per ha, maka produksi jeruk pada tahun depan ditargetkan sebanyak 16.000 ton dengan harga Rp 10.000 per kg di tingkat petani. Target produksi tersebut naik tiga kali lipat dibanding produksi tahun sebelumnya.

    "Penambahan areal tanam menjadi 4.000 ha akan tersebar 29 propinsi dan 46 kabupaten/kota. Sentranya ada di Sambas, Kalimantan Barat," tuturnya, Rabu, 19 April 2017.

    Baca: Uni Eropa Larang Biodiesel dari Sawit, Menteri Amran Berang

    Sarwo menyampaikan produksi jeruk siam digenjot untuk mengantisipasi jeruk impor dari Cina yang tahun lalu sebanyak 1,28 persen dari produksi jeruk lokal. Adapun pada kuartal I tahun ini, Kementerian Pertanian belum mengeluarkan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura sebagai syarat penerbitan Surat Perizinan Impor.

    Tahun lalu, kata dia, pemerintah menahan impor jeruk dari Cina karena sedang panen raya. Permintaan ekspor Jeruk ke Indonesia banyak datang dari Pakistan dan Cina. Jeruk siam diminati konsumen di Tanah Air karena rasanya yang manis dan tahan terhadap penyakit, sehingga petani jeruk tak rentan gagal. Dia berharap penambahan luas areal tanam dapat menekan impor jeruk dari Cina sebesar 30 persen. "Pakistan mau ekspor masih kami tahan. Begitu pula Cina," katanya.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.