Tekan Biaya Logistik, Ini yang Akan Dilakukan Pemerintah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Denyut aktivitas bongkar muat logistik curah di Terminal Martapura Baru, Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. TEMPO/ Diananta P. Sumedi

    Denyut aktivitas bongkar muat logistik curah di Terminal Martapura Baru, Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. TEMPO/ Diananta P. Sumedi

    TEMPO.COJakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan menekan struktur biaya logistik. Dia menginginkan penghematan biaya-biaya di sektor logistik Indonesia.

    "Sekarang kan dwelling time sudah turun, tapi cost-nya masih dianggap tinggi," kata Luhut  di gedung Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta Pusat, Selasa, 18 April 2017.

    Baca: Sri Mulyani Minta PLB Pangkas Biaya Logistik Indonesia 

    Luhut menuturkan pemerintah tengah memeriksa satu per satu komponen pembentuk cost logistik, sehingga bisa diketahui mana yang bisa diturunkan. Dia mencontohkan biaya Terminal Handling Charge (THC) yang cukup mahal. "Itu (THC) untuk 
    apa? Ongkosnya cukup mahal," katanya.

    Menurut Luhut, THC memakan porsi 33 persen dari keseluruhan cost logistik di Surabaya dan 28 persen di Makassar. Sehingga pihaknya meminta ada efisiensi  semaksimal mungkin. "Di Priok kami mau lihat kalau itu bisa dihemat, bisa efisien."

    Luhut menambahkan, perusahaan seperti Deloitte juga sudah diminta membantu merumuskan penurunan biaya ini. Kamis nanti direncanakan akan ada pertemuan lanjutan ihwal penurunan biaya logistik.

    Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan ini berharap Mei nanti pembahasan penurunan biaya logistik ini sudah lebih tajam. "Kamis mau ketemu, nanti kami breakdown angka-angkanya," ucapnya. 

    Baca: Paket Kebijakan Ekonomi XV Bakal Pangkas Biaya 

    Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tonny Budiono mengatakan struktur biaya logistik yang masih bisa diturunkan akan diturunkan guna menekan biaya logistik. "Cost structure-nya akan dilihat dan dipetakan, mana yang bisa diturunkan," katanya.

    Tonny berujar, pihaknya juga tengah melihat dan membahas cost structure logistik, karena ini melibatkan sejumlah stakeholder. Kementerian Perhubungan tak akan memutuskan secara sepihak ihwal ini. "Kalau kami putuskan dan stakeholder menolak, kan tak bisa."

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.