Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Keuangan Sebut Penerimaan Negara Bergerak Positif  

Editor

Setiawan

image-gnews
Menteri Keuangan yang juga Ketua Pansel OJK Sri Mulyani usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Maret 2017. Pansel OJK menyerahkan 21 nama calon anggota Dewan Komisioner OJK kepada Presiden untuk selanjutnya diajukan kepada DPR guna menjalani uji kelayakan dan kepatutan.  TEMPO/Subekti
Menteri Keuangan yang juga Ketua Pansel OJK Sri Mulyani usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Maret 2017. Pansel OJK menyerahkan 21 nama calon anggota Dewan Komisioner OJK kepada Presiden untuk selanjutnya diajukan kepada DPR guna menjalani uji kelayakan dan kepatutan. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan negara bergerak positif. Hingga 31 Maret 2017, pendapatan negara tercatat Rp 295,1 triliun atau 16,9 persen dari target Rp 1.750,3 triliun. Jumlahnya lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu, yaitu Rp 247,5 triliun atau 13 persen dari target Rp 1.822,5 triliun.

Sri Mulyani berujar, pendapatan berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp 237,7 triliun. Penerimaan pajak sudah mencapai 15,9 persen dari target Rp 1.498,9 triliun. "Ini lebih tinggi dibanding penerimaan periode yang sama tahun lalu, yaitu Rp 204,5 atau 13,3 persen dari target Rp 1.546,7 triliun," ucapnya di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta, Senin, 17 April 2017.

Baca: Penerimaan Negara Bukan Pajak 2016 Lampaui Target

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga meningkat cukup tinggi dibanding 31 Maret tahun lalu. PNBP per Maret 2017 sebesar Rp 57,4 triliun atau 22,9 persen dari target Rp 250 triliun. PNBP periode yang sama tahun lalu mencapai Rp 42,9 triliun dari target Rp 273,8 triliun.

Sri Mulyani menyadari, pendapatan negara pada kuartal pertama masih dipengaruhi amnesti pajak. Ia pun meminta Direktorat Jenderal Pajak terus berfokus menggunakan hasil amnesti dan data yang sudah dikumpulkan untuk meningkatkan penerimaan pajak berkelanjutan setelah berakhirnya amnesti. "Kami perlu menjaga momentum perpajakan agar target terjaga."

Sementara itu, realisasi belanja negara hingga 31 Maret 2017 sudah mencapai Rp 400 triliun atau 19,2 persen dari target Rp 2.080,2 triliun. Realisasinya lebih tinggi darinya tahun lalu yang mencapai Rp 390,9 triliun.

Baca: Revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak Bakal...

Sri Mulyani menuturkan belanja kementerian dan lembaga hingga periode tersebut sebanyak Rp 92,4 triliun atau 12,1 persen dari target Rp 763,6 triliun. Sedangkan belanja non-kementerian serta lembaga sebanyak Rp 112 triliun dan realisasi transfer daerah Rp 195,2 triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Total defisit mencapai Rp 104 triliun atau 0,77 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jumlahnya lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu, yaitu Rp 143,4 triliun atau 1,13 persen dari PDB.

Sri Mulyani mengatakan pembiayaan tahun ini sebesar Rp 187,9 triliun. Jumlah itu lebih kecil dibandingkan tahun lalu dengan Rp 200,2 triliun. Secara keseluruhan, pemerintah mengalami kelebihan pembiayaan sebesar Rp 82,9 triliun.

Sri Mulyani juga menjelaskan realisasi asumsi makro hingga 31 Maret 2017. Inflasi mencapai 3,6 persen dan suku bunga 5,2 persen. Realisasi nilai tukar rupiah sebesar 13.348. Nilainya lebih tinggi dibanding asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017, yaitu Rp 13.300. Untuk pertumbuhan ekonomi, ia menyebutkan angka per kuartal pertama masih belum keluar.

Baca: Menteri Keuangan Sebut Pertumbuhan Ekonomi Bisa 6 Persen...

Harga minyak mencapai US$ 51 atau lebih tinggi daripada asumsi US$ 45. Lifting minyak sebesar 815 ribu barel per hari dan lifting gas 1,181 ribu barel setara minyak per hari.

VINDRY FLORENTIN


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Luhut hingga Sri Mulyani Kerja di IKN Mulai September, Rumah Jabatan Siap 80 Persen

2 hari lalu

Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara oleh Kementerian PUPR. ANTARA/HO
Luhut hingga Sri Mulyani Kerja di IKN Mulai September, Rumah Jabatan Siap 80 Persen

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan hingga Menkeu Sri Mulyani akan bekerja di IKN mulai Spetember 2024.


Imbas Perang Iran-Israel terhadap Ekonomi Indonesia

2 hari lalu

Imbas Perang Iran-Israel terhadap Ekonomi Indonesia

Serangan balasan Iran terhadap Israel meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah. Ketegangan ini menambah beban baru bagi ekonomi Indonesia.


Sri Mulyani Temui Presiden ADB di AS, Bahas Transisi Energi dan Pensiun Dini PLTU Batu Bara

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani Temui Presiden ADB di AS, Bahas Transisi Energi dan Pensiun Dini PLTU Batu Bara

Dalam pertemuan itu, keduanya membahas kelanjutan kerja sama transisi energi dan uji coba pemensiunan dini pembangkit listrik tenaga batu bara.


Refly Harun Ungkit Pernyataan Sri Mulyani Soal Pemblokiran Anggaran Bukan untuk Bansos

2 hari lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Refly Harun Ungkit Pernyataan Sri Mulyani Soal Pemblokiran Anggaran Bukan untuk Bansos

Tim hukum AMIN Refly Harun mengungkit soal pemblokiran anggaran yang menurut Menkeu Sri Mulyani bukan untuk bansos berbeda dengan pernyataan Airlangga


Terkini: Strategi Sri Mulyani Antisipasi Dampak Ekonomi Serangan Iran ke Israel, Rupiah dan IHSG Melemah Dampak Geopolitik Timur Tengah

3 hari lalu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berbicara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
Terkini: Strategi Sri Mulyani Antisipasi Dampak Ekonomi Serangan Iran ke Israel, Rupiah dan IHSG Melemah Dampak Geopolitik Timur Tengah

Ketegangan situasi geopolitik Timur Tengah dapat berdampak kepada Indonesia di berbagai indikator ekonomi.


Ini Strategi Sri Mulyani Antisipasi Dampak Ekonomi usai Serangan Iran ke Israel

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Ini Strategi Sri Mulyani Antisipasi Dampak Ekonomi usai Serangan Iran ke Israel

Perkembangan situasi ekonomi dan keuangan global dan tensi geopolitik yang sangat tinggi bergerak cepat dan dinamis.


Todung Sebut Pernyataan Sri Mulyani di Sidang MK Semacam Damage Control

3 hari lalu

Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud Md. usai menyerahkan kesimpulan sidang sengketa hasil Pilpres kepada Panitera Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta Pusat pada Selasa, 16 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Todung Sebut Pernyataan Sri Mulyani di Sidang MK Semacam Damage Control

Todung Mulya Lubis, mengatakan tidak happy dengan pernyataan Sri Mulyani Indrawati, dalam sidang sengketa Pilpres pada 5 April lalu.


Ekonom Dukung Kritik Faisal Basri terhadap 3 Menteri yang Bersaksi soal Politisasi Bansos di MK

4 hari lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Ekonom Dukung Kritik Faisal Basri terhadap 3 Menteri yang Bersaksi soal Politisasi Bansos di MK

Yusuf Wibisono menilai pendapat ketiga menteri di hadapan majelis hakim MK mengecewakan publik.


Terpopuler: Arus Balik Lebaran KAI Tawarkan Promo Tarif Spesial, Cek Titik Rawan Macet dan Kecelakaan Arus Balik Lebaran

4 hari lalu

Sejumlah pemudik kereta api Jaka Tingkir berjalan keluar setibanya di Stasiun Senen, Jakarta, Minggu 14 April 2024. Angka kedatangan akan terus bertambah seiring pemesanan tiket arus balik yang masih tersedia. Arus balik diprediksi mulai tanggal 13, 14 dan 15 April 2024. Pada tanggal-tanggal tersebut terdapat sebanyak 44.000 - 46.000 lebih penumpang per harinya yang menuju Jakarta. TEMPO/Subekti.
Terpopuler: Arus Balik Lebaran KAI Tawarkan Promo Tarif Spesial, Cek Titik Rawan Macet dan Kecelakaan Arus Balik Lebaran

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memberikan promo tarif spesial selama masa arus balik Lebaran.


Terkini: Sri Mulyani Adakan Rapat di Tengah Konflik Iran dan Israel, Kemenhub Berangkatkan Peserta Arus Balik Gratis dengan 160 Bus

4 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan pejabat eselon I Kemenkeu memaparkan kinerja APBN Kita edisi Desember 2023 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 15 Desember 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tercatat melanjutkan tren defisit dengan nilai Rp35 triliun per 12 Desember 2023. Tempo/Tony Hartawan
Terkini: Sri Mulyani Adakan Rapat di Tengah Konflik Iran dan Israel, Kemenhub Berangkatkan Peserta Arus Balik Gratis dengan 160 Bus

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadakan rapat bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara serta jajaran eselon I Kemenkeu.