TEMPO.CO, Jakarta -Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, PT Bank Central Asia (BCA) Tbk mengakui tak mudah untuk menyokong keinginan pemerintah dalam penyediaan pembiayaan infrastruktur. Banyak pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum mengucurkan dana.
Menurut Presiden Direktur BCA Jahja Setiaadmadja, kemampuan BCA membiayai proyek infrastruktur tidak akan bisa diikuti bank swasta lain, karena ketimpangan aset. “Aset kami Rp 370 triliun, CIMB asetnya cuma Rp 170 triliun,” ujarnya. Kepada Agus Supriyanto dan Andi Ibnu dari Tempo, Jahja menjawab pertanyaan soal infrastruktur, isu keterbukaan informasi perbankan, sampai komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Berikut ini petikannya.
Bagaimana pandangan Anda ihwal pembangunan infrastruktur besar-besaran oleh pemerintah?
Menurut saya, pada saat global economy masih longsor, membangun infrastruktur tepat untuk menopang perekonomian jangka panjang. Tapi memang tidak bisa seperti cabai rawit, yang pedasnya langsung terasa. Harus sabar, karena kapasitas APBN terbatas.
Swasta didorong untuk ikut membangun, tapi mengapa sampai sekarang terlihat minim peminat?
Swasta disuruh bikin proyek baru, seperti jembatan dan power plant (pembangkit listrik), pasti susah. Durasi jangka panjang membuat investor swasta bakal sulit mendapat pendanaan dari perbankan.
Baca: BCA dan Mandiri Biayai Proyek Jalan Tol Batang
Jadi, karena itu, BCA tak banyak mengucurkan pinjaman untuk infrastruktur?
Sumber dana dari deposito susah dicari, karena tak ada yang mau menaruh untuk jangka panjang. Rata-rata nasabah menaruh uang dua-tiga bulan saja. Saat ini rasio loan to funding 89-92 dengan pertumbuhan kredit 8 persen, likuiditas masih cukup. Kalau pertumbuhan kredit naik 10-12 persen, duitnya abis sudah.
Investor yang duitnya pas-pasan dan modal dengkul pasti kami tolak. Bangun infrastruktur menjadi tak tepat waktu, butuh cost overrun dan ada risiko besar pada nilai tukar. Perlu ada bank khusus infrastruktur, seperti Bapindo, yang memang mengelola dana jangka panjang.
Baca: Mau Kredit Mobil? BCA Tawarkan Bunga 3,6 Persen
Bukannya banyak proyek potensial di seluruh Indonesia?
Tetap saja proyek di Jakarta pasti lebih menarik. Tol di Jakarta pasti penuh punya. Tapi tol Bitung-Makassar, kepadatan lalu lintasnya masih tanda tanya. Kepastian pemerintah pusat dan peraturan daerah juga jadi faktor X. Dulu pernah investor berbondong-bondong bangun smelter karena tak boleh ekspor bahan baku. Tapi dua tahun kemudian, akhirnya keran ekspor dibuka lagi. Apa gak mabok, tuh.
Proyek transportasi massal di Jakarta berarti paling feasible?
Saya sih lihat prinsipnya saja. Kalau jalan tol, seramai apa pun pasti mobil bisa masuk, risikonya harus nikmatin perjalanan dari satu jam jadi lima jam. Kalau light rail transit (LRT), tidak bisa dipaksain. Satu rangkaian paling muat 1.000 orang. Masalahnya, pada jam sepi, tidak ada yang pakai itu. Monorel, MRT, kereta cepat, kalau tidak ada subsidi tidak bakal feasible.
Konsep transit-oriented development yang digagas pemerintah juga tidak menarik?
Susah diramal bisnis properti dan infrastruktur transportasi. Coba lihat Bumi Serpong Damai setelah 30 tahun baru bisa enak. Tigaraksa 40 tahun belum ada apa-apanya. Baru maju pas sudah ada keretanya. Kalau properti duluan yang selesai, harus tahan napas dong ha-ha-ha.
Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mendongkrak likuiditas, seperti amnesti pajak dan keterbukaan informasi keuangan (AEoI)?
Target repatriasi Rp 1.000 triliun terlalu optimistis sejak awal. Cuma nitipin uang dan dapat bunga besar, pasti tidak ada yang mau. Soal AEoI, saya belum dengar pastinya. Kalau tidak salah, seluruh dunia wajib setor data ekspatriat yang ada di suatu negara. Apa gunanya kami buka data orang kita ke luar negeri. Kalau keterbukaan informasi nasabah lokal jadi agenda Direktorat Jenderal Pajak, apa boleh buat.
Meski dibatalkan, bagaimana dengan gembar-gembor Ditjen Pajak intip kartu kredit?
Kartu kredit kami sempat jatuh 19 persen. Sebenarnya pemeriksaan kartu kredit itu rutin, apalagi di wilayah kantor pajak besar (LTO). Mungkin karena hanya keterbatasan tenaga dan pemeriksaan dilakukan acak, mereka mau memperbarui data-datanya.
Pemerintah sedang membuat Kartu Indonesia Satu (Kartin1) yang memuat informasi NIK, NPWP, dan pembayaran jadi satu?
Saya belum bisa menilai. Pertanyaannya, mendorong masyarakat mau punya kartu itu bagaimana? Semua bank juga punya kartu masing-masing.
Akhir tahun, pemerintah mewajibkan pembayaran seluruh jalan tol secara non-tunai. BCA akan bergabung?
Sebenarnya Flazz sudah bisa untuk tol Cipali, Cikarang Utama, Bandung, dan Bali. Kalau untuk tol lain, saya tidak mau ngomong, nanti saya ditelponin Pak Kartika (Dirut Bank Mandiri).
Bagaimana Anda melihat persaingan pemilihan Dewan Komisioner OJK?
Pak Sigit Pramono dan Pak Wimboh Santoso adalah teman saya, ha-ha-ha. Prosesnya kan sudah tergantung DPR. Kalau PDIP, Golkar, PPP sudah dikondisikan, berarti sudah sesuai dengan keinginan presiden. Kalau tidak, bisa saja hasil pansel dikembalikan.
