Koalisi Perkebunan Rakyat Tolak RUU Kelapa Sawit  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petani menata buah kelapa sawit hasil panen di perkebunan Mesuji Raya, OKI, Sumatera Selatan, Minggu (4/12). ANTARA FOTO/Budi Candra Setya

    Petani menata buah kelapa sawit hasil panen di perkebunan Mesuji Raya, OKI, Sumatera Selatan, Minggu (4/12). ANTARA FOTO/Budi Candra Setya

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Perkebunan Rakyat mendesak parlemen menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepala Sawit. Direktur Eksekutif Sawit Watch Inda Fatinaware mengatakan RUU Kelapa Sawit lebih kental mewakili korporasi dibanding petani atau buruh. "RUU itu tidak mendesak," ucap Inda dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, 13 April 2017.

    Menurut dia, persoalan paling penting di sektor perkebunan sawit ialah bagaimana melindungi serta memberikan perhatian dalam hal kesejahteraan kepada petani dan buruh. Sedangkan dalam draft RUU itu Inda tidak menemukan pasal yang berpihak kepada petani.

    Baca: Kata Guru Besar ITB Soal Lahan Kereta Cepat

    Inda menjelaskan, kentalnya kepentingan perusahaan dalam RUU itu bisa dilihat dari beberapa poin. Pertama, kemudahan pengurangan pajak penghasilan. Lalu, pembebasan atau keringanan bea dan cukai serta keringanan pajak bumi dan bangunan. Di sisi lain, RUU itu tidak selaras dengan keinginan pemerintah yang ingin menaikkan pendapatan negara.

    RUU Kelapa Sawit masuk dalam prioritas program legislasi nasional tahun 2017. RUU itu merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. Parlemen beralasan, kehadiran RUU tersebut untuk memastikan kesejahteraan petani dan meningkatkan profesionalitas seluruh sektor di perkebunan sawit.

    Baca: Negosiasi Divestasi Freeport, Inilah Wakil Pemerintah

    Inda menyatakan, dibanding membahas RUU Kelapa Sawit, Koalisi Perkebunan Rakyat meminta pemerintah moratorium perkebunan sawit dan melakukan pembaruan hukum perkebunan. "Pemerintah harus audit perizinan usaha perkebunan," ujarnya.

    Koalisi Perkebunan Rakyat terdiri atas Serikat Petani Kelapa Sawit, Serikat Petani Indonesia, Aliansi Petani Indonesia, dan Indonesian Human Right Committee Social Justice.

    ADITYA BUDIMAN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.