Negosiasi Divestasi Freeport, Inilah Wakil Pemerintah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ANTARA/Spedy Paereng

    ANTARA/Spedy Paereng

    TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Budi Gunadi Sadikin mengatakan dia serta Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno ditunjuk sebagai anggota tim negosiasi divestasi saham Freeport.

    Budi berujar, dia dan Harry merupakan perwakilan dari Kementerian BUMN. "Tapi peresmian pembentukannya belum," ucapnya saat ditemui di Hotel Ritz-Carlton, SCBD, Jakarta, Kamis, 13 April 2017.

    Baca: Divestasi, Luhut: Pemerintah Yakin Miliki 51 Persen Saham Freeport

    Menurut Budi, tim ini dibentuk Kementerian Energi Sumber Daya Mineral serta diisi perwakilan sejumlah kementerian terkait. "Timnya baru diajukan dari BUMN ke ESDM. Formalnya belum dikeluarkan ESDM."

    Budi menjelaskan, dalam prioritas divestasi 51 persen saham Freeport, BUMN dan badan usaha milik daerah mendapatkan urutan ketiga setelah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Belum ditentukan siapa nanti yang akan ambil."

    Meski begitu, Budi menuturkan pihaknya siap sedia jika memang diperintahkan mengambil divestasi saham Freeport. "Prioritasnya, kami nomor tiga sesudah pemerintah (pusat) dan pemda," ucapnya.

    Simak: Divestasi Freeport, Luhut: Papua Dapat 5 Persen

    Ketika ditanyai, apakah negosiasi divestasi dilakukan setelah holding BUMN pertambangan selesai atau belum, Budi mengatakan tak perlu hal itu. Dia melihat negosiasi bisa segera dilakukan meski holding BUMN pertambangan belum rampung.

    Budi berharap, sebelum Oktober 2017, holding BUMN pertambangan segera terbentuk. "Diharapkan sudah selesai, karena mengurus ini (holding) juga sudah lama, sudah mau satu tahun."

    DIKO OKTARA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Permohonan Pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2020

    Pemerintah membatalkan perjalanan jamaah haji 2020. Ada mekanisme untuk mengajukan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.