Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ke Jepang, Susi Pudjiastuti Incar Radar Canggih Japan Radio  

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meresmikan galeri Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Senin sore, 13 Maret 2017, di  Gedung Mina Bahari, Jakarta Pusat. MARIA FRANSISCA
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meresmikan galeri Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Senin sore, 13 Maret 2017, di Gedung Mina Bahari, Jakarta Pusat. MARIA FRANSISCA
Iklan

TEMPO.CO, Tokyo - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengincar radar buatan Japan Radio Co. Perusahaan pembuat alat pengawas itu menciptakan produk yang bisa mengendus kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia, hingga radius setara 150 kilometer.

Menteri Susi Pudjiastuti mengatakan peningkatan teknologi perangkat pengawas diperlukan untuk mencegah masuknya para pencuri ikan. “Kita perlu banyak,” ujar Susi Pudjiastuti usai bertemu dengan Representative Director, President Japan Radio Co., Kenji Ara, di Tokyo, Jepang, Rabu, 12 April 2017.

Baca: Berkunjung ke Jepang, Menteri Susi Tagih Janji PM Shinzo Abe

Pada pertemuan itu, Susi Pudjiastuti menjelaskan, pemerintah menjajaki teknologi terkini yang mungkin bisa digunakan di Indonesia. Produk paling canggih adalah radar yang bisa memonitor sembilan titik sekaligus, yang dikendalikan di satu lokasi. Produk sebelumnya, hanya bisa memantau tiga titik melalui satu kendali.

Harganya lumayan mahal, yang paling canggih mencapai US$ 2 juta. Karena itu, Kementerian juga menjajaki peluang untuk mendapatkannya melalui program hibah. “Nanti kami diskusikan dengan JICA,” ujarnya. Pengadaan radar itu tidak bisa dilakukan langsung oleh Kementerian Kelautan melainkan melalui instansi lain, misalnya Kementerian Pertahanan, atau Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Baca: Menteri Susi Bawa Nelayan Bajo Penderita Tumor Berobat ke Jakarta

Menurut Susi Pudjiastuti, Kementerian Kelautan memerlukan radar yang canggih untuk dipasang di beberapa titik. Misalnya perairan Morotai, Natuna, Sabang, Raja Ampat, dan Arafura. Di tempat-tempat itu, Kementerian juga memerlukan radar untuk program konservasi. Saat ini, Kementerian Kelautan hanya memiliki satu radar konservasi yang dipasang di Wakatobi, dikendalikan oleh balai penelitian. Alat ini diperoleh melalui program hibah dari pemerintah Jepang. “Radar Wakatobi baru beroperasi tahun lalu. Padahal sudah dikasih sejak 4-5 tahun lalu karena listriknya nggak cukup, ” ujar Susi Pudjiastuti mengeluh.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain radar, Susi Pudjiastuti juga menjajaki peluang bekerja sama dengan Japan Coast Guard. Misalnya, pelatihan, dan pertukaran data. Dalam konteks ini, Susi juga berperan sebagai Komandan Satgas 115, pemberantas pencurian ikan. Susi diterima oleh Satoshi Nakajima, Komandan Japan Coast Guard.

Baca: Nyentriknya Menteri Susi,Naik Mobil Bak Polisi Sampai Makan Bakso

Susi Pudjiastuti juga bertemu dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Liberal Jepang, Toshihiro Nikai. Susi berharap pimpinan partai penguasa di Jepang itu bisa mendorong terealisasinya komitmen kerja sama Indonesia-Jepang yang pernah dibicarakan antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Shizo Abe beberapa waktu lalu. Termasuk di antaranya, pembangunan pelabuhan.

Pemerintah menargetkan pembangunan 24 pelabuhan, hingga 2019. Pemerintah berharap Jepang berinvestasi ke sektor itu, setidaknya di enam lokasi , seperti Sabang dan Morotai. Saat ini, Jepang baru terlibat dalam proyek pelabuhan Patimban di Jawa Barat. Susi berharap, Toshihiro membantu mempercepat kemungkinan investasi di sektor pelabuhan tersebut.

Toshihiro menyambut baik kerja sama yang selama ini terjalin antar kedua negara. Ia mengatakan akan melakukan penjajakan bila memang ada permintaan dari pemerintah Indonesia. “Kami akan mempelajarinya,” kata dia.

RETNO SULISTYOWATI (TOKYO)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.


Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.


Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

4 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/dok TEMPO/Fakhri Hermansyah TEMPO/Tony Hartawan
Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

10 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

10 hari lalu

Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

10 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

11 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.


Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

11 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

24 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Produksi Garam Nasional Lampaui Target

30 hari lalu

Produksi Garam Nasional Lampaui Target

Produksi terbesar diperoleh dari sektor produksi garam rakyat yang mencapai 2,2 juta ton,