Menteri Jonan: Hasil Bumi Aset Negara, Bukan Aset Perusahaan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri ESDM Ignasius Jonan (kanan) dalam acara serah terima jabatan (sertijab) di Jakarta, 17 Oktober 2016. Tempo/Tony Hartawan

    Menteri ESDM Ignasius Jonan (kanan) dalam acara serah terima jabatan (sertijab) di Jakarta, 17 Oktober 2016. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan mengatakan bahwa cadangan hasil bumi tak boleh dianggap aset perusahaan. Menurutnya, perusahaan tambang harus bisa berlaku fair dengan tidak menjadikan cadangan sisa hasil bumi untuk menaikkan harga jual perusahaan.

    "Kalau nanti perusahaan bapak dijual, kami sudah menerbitkan aturan, bahwa penilaian berdasarkan harga pasar tapi penjualan tidak termasuk kandungan tambang yang berada di bawahnya, yang punya negara," ujar Jonan di hadapan para pengusaha pertambangan saat penandatangan amandemen kotrak karya di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu, 12 April 2017.

    Baca juga: Pertamina Klaim Target Produksi Minyak Capai 99 Persen

    Jonan mengatakan cadangan dalam negeri merupakan aset negara yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Ia menyampaikan bahwa dirinya akan mengeluarkan peraturan sebagai payung hukum penjualan perusahaan tambang, agar harga yang ditawarkan ke pembeli sesuai dengan harga pasar.

    "Negara tidak pernah memberikan itu kepada anda. Tidak pernah sama sekali. Karena itu tidak sesuai dengan konstitusi. Kecuali kalau sudah bayar royalti, itu milik Bapak," kata Jonan.

    Baca juga: BBM Satu Harga Ditargetkan Terealisasi di 54 Titik Tahun Ini

    Meski demikian, pemerintah tidak melarang penjualan perusahaan tambang. Tapi juga mesti diingat bahwa kepemilikan kandungan hasil bumi juga tidak dicantumkan dalam kontrak pengelolaan wilayah kerja pertambangan antara pemerintah dan perusahaan.

    "Tidak ada satupun badan usaha yang memiliki kandungan di dalamnya," ucap Jonan.

    RICHARD ANDIKA | EA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.